Apindo: Kenaikan Suku Bunga Acuan BI jadi Tantangan Baru untuk Perekonomian

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 basis poin akan memberikan akan menimbulkan dampak tantangan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penguatan ekonomi, agar bisa mencapai target pertumbuhan dan indikator makro ekonomi yang diproyeksikan.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan kenaikan dampak suku bunga BI akan berimbas terhadap kenaikan suku bunga kredit sehingga di sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Hal ini akan mendorong kenaikan harga pokok penjualan (HPP) atas produksi.

“Hal yang harus dimitigasi adalah timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation,” ucap Ajib pada Rabu (24/4/2024).

BI memutuskan untuk menaikan suku bunga acuan BI-rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Sedangkan suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 %, dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 7% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024.

Menurut dia kenaikan suku bunga acuan BI akan memberikan dampak ke pelemahan daya beli masyarakat. Dengan semakin sedikitnya likuiditas dan potensi kenaikan harga barang, maka daya beli masyarakat akan mengalami tekanan.

“Apalagi pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial,” kata Ajib.

Ajib mengatakan kenaikan suku bunga acuan BI bisa menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus pasca pandemi, sebab bisa berada di atas 5%. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi ini sedang menghadapi masalah, yaitu tren yang menurun.

Pada 2022 pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31% dan pada 2024 hanya mencapai 5,05%. Tren menurun ini diharapkan kembali bisa berbalik pada tahun 2024, sehingga pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2%.

“Dengan adanya hal tersebut pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang,” terang Ajib.

Dia menuturkan untuk mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus minus 1%, pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada.

Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya. Dalam upaya untuk menghindari crowding out di pasar keuangan, pemerintah harus fokus dengan menawarkan investasi jangka panjang yang lebih menarik, dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang ini harus ditopang dengan kemudahan berusaha dan insentif yang tepat sasaran.

“Sedangkan, untuk sisi penguatan nilai rupiah, pemerintah harus fokus dan konsisten dengan transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Selanjutnya secara bilateral perlu membangun kesepakatan untuk transaksi dagang dengan mata uang lokal, atau dedolarisasi,” kata Ajib.