Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Positif, Mendagri: di Negara G20, Kita Nomor Dua Setelah Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,11%. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di negara-negara G20 berada nomor dua setelah Tiongkok.

Angka ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan I 2024 dan lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2023.

"Angka 5,11% ini kalau di negara-negara G20, kita di urutan nomor dua setelah Tiongkok, ini angka yang sangat bagus, stabil, dan menjadi sorotan dunia hingga pujian dunia," ucap Tito di Jakarta, Senin (13/5/2024)

Namun, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) l, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa sebesar 57,70%.

Angka ini diikuti oleh Sumatera sebesar 21,85 persen, Kalimantan sebesar 8,19%, Sulawesi sebesar 6,89%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,62%.

Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Maluku dan Papua angka pertumbuhan ekonomi sebesar 12,15% dan ini tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah daerah Sulawesi, artinya ekonomi bergeliat dan kencang dengan 6,35 %, angka yang cukup bagus. Kemudian Kalimantan 6,17%, berikutnya Bali-Nusra itu di angka 5,07%," ujarnya.

Dia mengingatkan dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi.

Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.

Untuk itu, Tito meminta Pemda serius melaksanakan koordinasi inflasi, karena masyarakat yang membutuhkan paling banyak didominasi low class.

"Politik ini menjadi banyak komoditas dari elite menengah ke atas, tetapi masyarakat bawah, terutama yang low class mereka lebih peduli kepada masalah urusan-urusan sehari-hari, terutama urusan masalah kebutuhan hidup, pangan. Maka ini penting sekali pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi," pungkas Tito.