Pilkada Serentak Momentum Perkuat Rupiah (1)

Jakarta – Pemilu kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar Desember 2015 merupakan momentum untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan membangkitkan perekonomian. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, pemerintah sebagai otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengantisipasi dan memanfaatkan 269 pilkada sebagai momentum penguatan rupiah dan kebangkitan ekonomi.

Penyelenggaraan pilkada serentak jika berlangsung aman dan lancar dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Dalam jangka pendek, investor asing kemungkinan akan menggelontorkan dananya ke pasar keuangan ataupun investasi langsung (foreign direct investment/FDI) di sektor riil manufaktur dan infrastruktur karena masa depan investasinya lebih terjamin. Jika itu terjadi, rupiah akan kembali menguat.

Pilkada serentak yang berjalan demokratis dan aman juga akan menciptakan kestabilan kebijakan di daerah sebagai tujuan investasi. Selain itu, pilkada serentak akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang akan terefleksi dari data penjualan ritel.

Demikian rangkuman pandangan Chief Economist of Bank Central Asia (BCA) David Sumual, pengamat ekonomi dari Unika Atmajaya A Prasetyantoko, Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada, dan Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio. Mereka dihubungi secara terpisah oleh Investor Daily, Senin (29/6).

Sebagai gambaran, dana yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi 269 pilkada itu sedikitnya Rp 35 triliun. Dengan asumsi biaya pemilihan gubernur Rp 500 miliar, bupati dan walikota Rp 100 miliar, dana yang dibelanjakan untuk pemilihan sembilan gubernur sekitar Rp 4,5 triliun dan 260 bupati/walikota sekitar Rp 26 triliun. Ditambah biaya pengamanan dari pusat sekitar Rp 15 miliar per pilkada, total dana untuk keperluan pilkada serentak akhir tahun ini mencapai Rp 35 triliun.

Dana yang besar ini umumnya berasal dari bawah bantal dan dari luar negeri. Para sponsor akan mencairkan dolarnya ke rupiah untuk membiayai pilkada. Perputaran dana akan sangat besar. "Kalau semua pihak --BI, pemerintah, dan OJK-- bersatu padu memanfaatkan peristiwa ini, saya melihat ini momentum untuk memperkuat nilai rupiah asal jangan lupa melibatkan juga pasar modal," kata Dirut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio kepada Investor Daily, Senin (29/6).

Saat dana pilkada dibelanjakan, bank sentral bisa menaikkan BI rate untuk menekan inflasi. Kondisi ini, kata Tito, bagus untuk pasar modal. Pada saat bunga tinggi, pasar modal menjadi alternatif pendanaan. Perusahaaan yang membutuhkan dana bisa didorong untuk melakukan initial public offering (IPO) atau penjualan saham ke publik.

"Kita harap, pemerintah mendorong dua-tiga BUMN untuk go public," ujar Tito yang beberapa bulan lalu meraih gelar doktor dengan tesis "Privatisasi Berkerakyatan".

Menurut dia, IPO BUMN tidak boleh menunggu pasar modal bullish. Justru pada periode bearish market, IPO BUMN menjadi sangat penting untuk menggairahkan bursa saham.

Saat ini, Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi karena pada dua kuartal berturut-turut, kuartal pertama dan kedua 2015, pertumbuhan ekonomi minus. Dalam situasi seperti ini, pasar modal perlu diikutkan dalam protokol krisis. Pasar modal bisa menjadi bagian dari solusi untuk memulihkan ekonomi.