Dana Otsus Aceh dan Papua Rp 13,1 T Tak Masuk Sasaran Efisiensi 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Aceh dan Papua tak termasuk dalam sasaran efisiensi anggaran pemerintah untuk 2026.

“Untuk 2026, dana otsus Rp 13,1 triliun, tidak termasuk yang akan diefisienkan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan agenda pembahasan RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Sebagai catatan, alokasi dana otsus pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Begara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp 13,1 triliun.

Menurut Sri Mulyani, fokus pemerintah lebih terpusat pada penyaluran anggaran Dana Otsus.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, kerap mempertanyakan hasil dari dana otsus. Presiden meminta adanya evaluasi terhadap penyerapan anggaran dana otsus yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

“Kenapa di satu sisi dananya tiap tahun ada, tapi di sisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata. Jadi, ini merupakan sesuatu yang menjadi evaluasi kami bersama,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara.

Dalam RAPBN 2026, dana otsus akan disalurkan untuk Papua sebesar Rp 8,41 triliun, otsus Provinsi Aceh Rp 3,74 triliun, dan dana tambahan infrastruktur (DTI) provinsi-provinsi Papua Rp 1 triliun.

Dana diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dengan memperkuat sinergi peran kementerian/lembaga (K/L), mendorong pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, mengoptimalkan capaian output melalui sinergi dengan sumber pendanaan lain, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta mengefektifkan tata kelola dana otsus melalui integrasi SIPPP-SIKD-SIPD.

Pemerintah memperkirakan hasil dana otsus 2026 di antaranya beasiswa siswa unggul Papua, pembangunan sekolah/ruang kelas, pembangunan rumah sakit/puskesmas, fasilitas kesehatan, serta pembangunan pemukiman/jalan/jembatan/pelabuhan/dermaga.

Kemudian, pengadaan sarana internet/telekomunikasi, pengadaan unit penyedia tenaga listrik, pembangunan SPAM/embung, serta pembangunan TPA/TPS/sanitasi lingkungan.