Menkeu Purbaya Larang Thrifting, Masyarakat Bersuara Pro dan Kontra

Jakarta, Beritasatu.com — Kebijakan tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang impor pakaian bekas ilegal atau thrifting menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. 

Sebagian mendukung langkah tersebut demi melindungi industri mode lokal, sementara yang lain menilai perlu adanya regulasi yang lebih seimbang. Namun, ada pula yang menolak karena kebijakan ini dianggap dapat mematikan usaha kecil.

Dido, salah satu warga yang ditemui menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah. “Kalau ilegal, mau apa pun bentuknya tetap enggak boleh, ya. Produk lokal sebenarnya sudah cukup banget, banyak brand baru muncul setiap beberapa bulan. Kualitasnya juga makin bagus, jadi bisa bersaing sama barang thrift,” ujarnya.

Sementara Zaki, warga lainnya melihat persoalan thrifting dari sisi pengelolaan limbah dan regulasi.

“Sebenarnya itu kan barang sisa dari luar negeri. Kalau bisa masuk ke sini, berarti ada yang enggak mengatur pengelolaan sampahnya dengan baik. Kalau ilegal, ya harusnya diregulasi aja. Konsumen juga bisa pilih ko, kalau produk lokal bagus pasti tetap dibeli,” katanya.

Berbeda dengan keduanya, Bayu yang mengaku sebagai penikmat thrifting menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan pelarangan tersebut.

“Sebagai penggemar thrifting, saya kecewa banget. Kalau dilarang, nanti kami yang biasa beli barang thrift bingung mau cari di mana lagi,” ujarnya.

Larangan impor pakaian bekas ilegal ini memang bertujuan untuk menjaga industri tekstil dalam negeri sekaligus mengendalikan peredaran barang yang berpotensi menyalahi aturan perdagangan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari penjualan barang thrift.