Impor Pakaian Bekas Rugikan Negara, DPR Dukung Langkah Tegas Purbaya

Jakarta, Beritasatu.com – DPR memberi dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal.

Rencana penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dinilai sebagai langkah strategis untuk menutup celah pengawasan yang selama ini masih lemah.

Anggota Komisi XI DPR, Jiddan, mengatakan pengawasan ketat sangat diperlukan meskipun aturan teknis sebenarnya sudah jelas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Karena itu, kebijakan dari Pak Menkeu Purbaya ini sangat tepat untuk memperkuat aspek fiskal dan pengawasan di pelabuhan,” ujar Jiddan dalam program Investor Daily Talk, dikutip Selasa (4/11/2025).

Jiddan menilai, maraknya peredaran pakaian bekas impor tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Ia menegaskan, impor ilegal membuat negara kehilangan potensi pendapatan dari bea masuk, pajak impor, hingga penerimaan lain yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.

“Dengan memperketat pengawasan, kebijakan baru ini akan mampu menekan potensi kerugian negara yang nilainya bahkan bisa mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.

Selain mendukung kebijakan tersebut, DPR juga berkomitmen untuk mengawal implementasi peraturan ini agar berjalan efektif. Komisi XI, kata Jiddan, akan mendorong adanya evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan ini terhadap industri tekstil nasional dan penerimaan negara.

“DPR akan memastikan implementasinya tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi,” pungkas Jiddan.