ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:17 WIB
AS
AD
Penulis: Addin Anugrah Siwi | Editor: AD
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Beritasatu.com/Akmalul Hamdhi)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk melanjutkan agenda reformasi pajak. Dalam waktu dekat, ia berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga menghindari kewajiban pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).

Sidak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ini di wilayah Jakarta.

“Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari dua hari. Kita sedang siapkan,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

ADVERTISEMENT

Purbaya mengungkapkan, terdapat sekitar 40 perusahaan baja yang kini tengah dalam proses penelusuran. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut telah lama beroperasi di Indonesia dan diduga menggunakan berbagai cara untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Modus yang disinyalir dilakukan antara lain transaksi tunai langsung dengan klien serta dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sah.

Ia juga mempertanyakan bagaimana perusahaan berskala besar dapat menjalankan aktivitas usaha tanpa terdeteksi sistem perpajakan.

“Harusnya kalau perusahaan besar itu mudah dilihat. Berarti ada orang saya yang terlibat. Nanti kita lihat,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyampaikan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan baja asing menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, langkah tegas perlu diambil agar tidak muncul kesan bahwa aparat negara dapat dipengaruhi atau “dibeli”.

Ia menambahkan, potensi kerugian penerimaan negara akibat praktik tersebut sangat besar. Bahkan, dari satu perusahaan baja saja, potensi pajak yang bisa dipungut nilainya signifikan.

“Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa lebih dari Rp 4 triliun. Jadi besar,” ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah di Kementerian Keuangan, Kamis (8/1/2026).

Lebih jauh, Purbaya juga menegaskan, proses reformasi di sektor perpajakan dan bea cukai tidak akan berhenti, meskipun muncul tekanan atau upaya menghalangi.

Ia merespons santai pernyataan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang menyampaikan peringatan agar Purbaya berhati-hati, karena ada pihak yang merasa terganggu dengan langkah sang menteri.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Purbaya: Reformasi Pajak Mulai Ada Hasil, Penerimaan Naik 22 Persen

Purbaya: Reformasi Pajak Mulai Ada Hasil, Penerimaan Naik 22 Persen

EKONOMI
Konsistensi Jadi Kunci Reformasi Pajak

Konsistensi Jadi Kunci Reformasi Pajak

EKONOMI
Reformasi Pajak Jangan Sekadar Kejar Angka, Perbaiki Substansinya!

Reformasi Pajak Jangan Sekadar Kejar Angka, Perbaiki Substansinya!

EKONOMI
Digitalisasi Pajak lewat Coretax, Pengawasan Jadi Kunci

Digitalisasi Pajak lewat Coretax, Pengawasan Jadi Kunci

EKONOMI
Reformasi Pajak Dinilai Timpang karena Lebih Agresif ke Kelas Menengah

Reformasi Pajak Dinilai Timpang karena Lebih Agresif ke Kelas Menengah

EKONOMI
3 Langkah Tegas Purbaya Benahi Sistem Perpajakan Indonesia

3 Langkah Tegas Purbaya Benahi Sistem Perpajakan Indonesia

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon