Konsistensi Jadi Kunci Reformasi Pajak

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan fiskal Bawono Kristiaji menilai reformasi pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keberlanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi The Forum B-Universe bertajuk “Reformasi Pajak: Mencari Formulasi Jitu untuk Mendorong Geliat Ekonomi” yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Menurut Bawono, pajak memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional dan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal.

“Pajak adalah fondasi pembangunan. Bagaimana pun juga, ini adalah instrumen penting agar kita bisa mandiri secara fiskal,” kata Bawono.

Bawono menegaskan, reformasi pajak tidak cukup hanya dengan meluncurkan kebijakan baru. Yang lebih penting adalah memastikan agenda reformasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dari satu periode ke periode berikutnya.

“Agenda reformasi harus berjalan berkesinambungan. Apa yang sudah diatur dan direncanakan pada periode sebelumnya perlu dilanjutkan dan dirampungkan,” katanya.

Ia menilai, secara umum langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Namun, kesinambungan kebijakan menjadi faktor kunci agar reformasi pajak benar-benar berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara.

Meski demikian, Bawono mengingatkan bahwa reformasi pajak tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah. Pemerintah perlu menerjemahkannya ke dalam langkah konkret yang terukur dan dapat dievaluasi.

“Setelah masalah diidentifikasi, tindak lanjutnya harus jelas. Bagaimana perbaikan sistem dilakukan secara efektif, bagaimana target penerimaan ditetapkan secara realistis, dan bagaimana tata kelola diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Menurutnya, reformasi pajak yang dijalankan secara konsisten dan terarah akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Di sisi lain, kebijakan pajak juga harus dirancang agar tidak membebani dunia usaha, melainkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.