Bupati Kendal 'Curhat' ke DPD Ihwal Perluasan Kawasan Industri

Kendal, Beritasatu.com - Kawasan Industri Kendal (KIK) memang menjadi primadona ekonomi baru di Jawa Tengah, tetapi di balik kemegahannya, Pemerintah Kabupaten Kendal tengah pusing tujuh keliling soal urusan perluasan wilayah. Masalah klasik yakni keterbatasan anggaran, menjadi tembok besar bagi ambisi penambahan lahan tahap dua.

Dalam diskusi serap aspirasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di KIK, Senin (26/1/2026), Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari blak-blakan mengenai kondisi dapur keuangannya. Ia mengaku sudah melayangkan surat rekomendasi kepada gubernur Jawa Tengah untuk perluasan lahan seluas 1.200 hektare, tetapi jawabannya masih menggantung.

“Kami sudah usulkan ke provinsi, tetapi provinsi juga sudah memberikan jawaban belum bisa menyetujui (pembiayaan),” kata Dyah.

Tantangan ini cukup berat mengingat ada sekitar 1.000 hektare lahan lagi yang sedang diinventarisasi. Sebagai jurus pamungkas, Pemkab Kendal kini sedang banting stir mengupayakan agar perluasan KIK ini bisa naik kelas menjadi proyek strategis nasional (PSN) agar pendanaan pusat bisa mengalir.

Mendengar keluhan tersebut, Ketua DPD Sultan B Najamudin yang hadir dalam rangka revisi UU Perindustrian, justru memuji KIK sebagai best practice alias contoh nyata industri yang sukses, bukan sekadar omon-omon rencana.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kendal yang melesat dalam 10 tahun terakhir hingga mendongkrak IPM adalah bukti nyata bahwa model industri di sini patut dicontoh daerah lain.

Sultan berjanji akan meramu curhatan dan kendala dari Kendal ini menjadi oleh-oleh penting untuk dibahas bersama DPR.

"Kami memilih Kendal karena best practice-nya sudah terbukti, bukan sekadar rencana. Masukan mengenai kendala di daerah ini sangat penting sebagai bahan revisi UU Perindustrian agar industri ke depan tidak hanya propertumbuhan, tapi juga prolingkungan," ujar Sultan.