OJK Perkuat Transparansi dan Data Kepemilikan

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru agenda reformasi pasar modal yang saat ini berjalan intensif bersama Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Friderica Widyasari, menegaskan otoritas telah menuntaskan sejumlah langkah teknis sebagai tindak lanjut koordinasi dengan MSCI Inc.

Dalam hal itu, OJK telah menerbitkan surat keputusan yang menginstruksikan peningkatan granularitas data kepemilikan saham, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan di atas 1%.

"Data tersebut nantinya akan dapat diakses publik secara terbuka melalui situs resmi BEI sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia," jelasnya dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).

Selain itu, OJK menegaskan komitmen terhadap kebijakan peningkatan porsi free float dari 7,5% menjadi 15%. Pemenuhan dilakukan secara bertahap selama dua tahun, dan Bursa akan menetapkan mekanisme exit policy bagi emiten yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

"OJK juga menyiapkan penandaan atau notasi khusus bagi emiten yang belum mencapai batasan free float, sehingga investor dapat menilai tingkat keterbukaan dan likuiditas saham secara lebih jelas," kata dia.

Sedangkan dari sisi klasifikasi investor, KSEI telah meningkatkan tingkat granularitas dari sembilan menjadi 28 kategori. Dari total 35.022 single investor identification (SID) yang harus diklasifikasikan ulang, lebih dari 82% telah berhasil diperbarui. Friderica menyebut capaian tersebut sebagai langkah signifikan dalam penguatan keterbukaan data investor serta peningkatan akurasi struktur kepemilikan di pasar modal.

OJK juga tengah menuntaskan penyusunan high shareholder concentration list. Daftar tersebut akan menjadi instrumen pengawasan dan informasi publik untuk menunjukkan efek bersifat ekuitas yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dan berpotensi berdampak pada likuiditas.

"Kebijakan ini merujuk pada praktik global dan dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap investor ritel sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola emiten," ujar dia.

Dari sisi kelembagaan, OJK bersama Kemenko dan SRO telah membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Satgas ini bertugas mengawal delapan area utama reformasi, mencakup peningkatan likuiditas, transparansi data, peningkatan penegakan hukum, perbaikan ekosistem transaksi, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga. Friderica menekankan, seluruh perkembangan satgas akan dilaporkan secara terbuka kepada publik.

“Selama dua minggu terakhir kami melakukan koordinasi yang sangat intens dengan BEI dan KSEI untuk memastikan seluruh langkah diperkuat dan diselaraskan. Progresnya konkret, dan kami memastikan seluruhnya dijalankan dengan prinsip transparansi,” ujar Friderica.

Ia menegaskan, langkah-langkah penegakan integritas pasar akan disampaikan lebih lanjut oleh jajaran pengawasan pasar modal OJK, termasuk penjelasan mengenai penguatan enforcement yang telah berjalan dan tindakan lanjutan yang sedang diproses.