Literasi Keuangan RI Tertinggal, Ini Peringatan Para Tokoh

Jakarta, Beritasatu.com - Literasi keuangan di Indonesia masih tertinggal meski akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai sekitar 90%, namun masih terdapat kesenjangan sebesar 25-30% dibandingkan tingkat literasi keuangan. Di sektor fintech, kondisi tersebut bahkan lebih mencolok dengan tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 13%, sementara inklusinya berada di angka 36%.

Kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembangunan ekosistem keuangan yang inklusif tidak cukup hanya mengandalkan perluasan akses layanan keuangan. Diperlukan dukungan infrastruktur, investasi, konektivitas, edukasi, pendampingan, serta produk yang relevan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat akar rumput.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi panel bertajuk “Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems” yang digelar dalam rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum. Panel menghadirkan Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Rudiantara, Komisaris Utama Amartha sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014-2019; Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2020–2024; Tigor M. Siahaan, President Director Superbank; serta Yessie D Yosetya, Director and Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. Diskusi dimoderatori oleh Eddi Danusaputro dari BNI Ventures dan Chairman AMVESINDO.

Para panelis menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang mampu menghubungkan akses keuangan dengan dampak nyata melalui pemberdayaan perempuan, akses pasar, kesehatan finansial, konektivitas digital, serta produk digital yang mudah digunakan.

Di tingkat akar rumput, pemberdayaan perempuan dinilai menjadi fondasi penting karena memiliki peran langsung dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan komunitas, dan memperkuat ekonomi lokal.

Veronica Tan menekankan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek penting dalam strategi ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Menurutnya, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi keluarga.

“Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Veronica.

Dari perspektif kewirausahaan, Sandiaga Uno menilai pelaku usaha akar rumput membutuhkan tiga hal utama untuk berkembang, yakni akses pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan yang tepat.

“Tahap awal, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan, karena pelaku usaha kecil perlu memastikan produknya dapat terserap oleh pasar. Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” ujar Sandiaga.

Peringatan serupa disampaikan Rudiantara. Menurutnya, literasi keuangan harus menjadi prioritas seiring dengan peningkatan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara bijak.

“Inklusi keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan,” ujarnya.

Rudiantara menambahkan bahwa pendekatan edukasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Untuk wilayah rural, pendampingan langsung masih menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman dan perilaku keuangan yang sehat. Ia menjelaskan bahwa Amartha berfokus pada perempuan di wilayah pedesaan, dengan sekitar 70% mitra berada di luar Pulau Jawa dan didukung lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang memberikan pendampingan langsung.

Dari sisi perbankan digital, Tigor M Siahaan menekankan pentingnya menghadirkan produk dan aplikasi keuangan yang sederhana serta mudah digunakan masyarakat akar rumput.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan agen untuk melakukan transaksi sederhana seperti transfer dana. Hal ini menunjukkan bahwa produk digital perlu dirancang sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan pengguna."

Tigor juga mencontohkan produk Celengan yang dikembangkan Amartha untuk membantu masyarakat menyisihkan dana secara rutin mulai dari Rp 10.000. Menurutnya, kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi langkah awal membangun aset dan kesehatan keuangan secara bertahap.

Melengkapi pembahasan, Yessie D Yosetya menegaskan bahwa layanan digital, termasuk aplikasi keuangan, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konektivitas yang memadai.

“Masih terdapat titik-titik wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas memadai, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi pondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital.”

Yessie menjelaskan bahwa pemanfaatan internet biasanya berkembang melalui tiga tahap, yaitu hiburan, peningkatan pengetahuan, dan produktivitas. Karena itu, masyarakat perlu didorong agar tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga memanfaatkan internet untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ekonomi.

Para panelis sepakat bahwa akses terhadap pembiayaan, layanan keuangan, pasar, maupun internet harus diiringi edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Mereka menilai kesenjangan yang masih lebar menunjukkan bahwa literasi keuangan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak hanya terhubung dengan layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan penguatan literasi keuangan, teknologi, dan pendekatan berbasis komunitas, ekosistem keuangan inklusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.