Bank Dunia: Fiskal RI Tetap Kuat di Tengah Lonjakan Harga Energi
Kamis, 9 April 2026 | 07:07 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Bank Dunia menilai kondisi fiskal Indonesia masih terjaga di tengah kenaikan harga energi global akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026.
Menurutnya, pada 2025 defisit fiskal Indonesia tercatat kurang dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% dari PDB.
“Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (8/4/2026).
Namun, ia menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan kelas menengah rentan.
Selain itu, dukungan juga dinilai perlu diberikan kepada usaha kecil serta sebagian usaha menengah agar tekanan ekonomi tidak semakin berat.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme distribusi subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan tanpa membebani fiskal di masa depan.
“Semakin tepat sasaran dukungan, semakin kecil risiko terhadap beban fiskal,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini.
Ia menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk skenario harga minyak dunia di kisaran US$ 80 hingga US$ 100 per barel.
Selain APBN, pemerintah juga memiliki cadangan dana lain seperti sisa anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun, termasuk Rp 200 triliun yang ditempatkan di perbankan.
Pada sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral juga menjadi bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).
Pada laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7%, sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,8%.
Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berada di level 4,2%.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Trump Larang Pungutan Biaya di Selat Hormuz
B-FILES
Diplomasi Internasional demi Benefit Nasional
Khamami Zada
Negara yang Ikut Berkurban
Timothy Ivan Triyono
62 Persen Jemaah Haji Indonesia Telah Kembali ke Tanah Air




