Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi Lahirkan Ancaman Migrasi ke LPG 3 Kg

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga LPG nonsubsidi dinilai berpotensi memicu peralihan konsumsi ke LPG bersubsidi. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada jebolnya kuota subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengamat energi, Abra Talattov, menjelaskan penyesuaian harga energi, termasuk LPG dan BBM nonsubsidi, tidak bisa dilepaskan dari dinamika harga minyak mentah dunia.

“Melihat perkembangan harga minyak mentah dunia, tentu komoditas energi ini, khususnya BBM maupun LPG, tidak bisa dihindari untuk mengalami koreksi harga, terutama untuk produk nonsubsidi,” ujar Abra di Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan adanya risiko migrasi konsumen dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi akibat disparitas harga yang semakin lebar. “Ketika harga LPG nonsubsidi naik, tentu ada potensi peralihan dari konsumen non-subsidi ke subsidi,” katanya.

Abra menilai, kondisi ini harus diantisipasi serius oleh pemerintah, terutama dalam memperbaiki sistem distribusi LPG subsidi agar lebih tepat sasaran. Alasannya, hingga kini penyaluran LPG subsidi masih bersifat terbuka dan belum sepenuhnya terkontrol.

“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran subsidi agar lebih targeted. Selama ini distribusinya masih terbuka,” jelasnya.

Abra mengungkapkan kuota LPG bersubsidi yang terbatas berpotensi terlampaui jika terjadi lonjakan konsumsi akibat pergeseran pengguna. “Kuota LPG subsidi itu ada batasnya, sekitar 8,3 juta metrik ton. Kalau terjadi shifting konsumsi, maka risiko over kuota harus diantisipasi,” ujarnya.

Jika kuota terlampaui, konsekuensinya tidak hanya pada distribusi energi, tetapi juga pada meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Over kuota berarti pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi yang lebih besar,” tegas Abra.

Ia memperkirakan, potensi migrasi konsumen ke LPG subsidi bisa mencapai 5 hingga 10%, terutama di tengah tekanan inflasi kebutuhan pokok yang membuat masyarakat semakin sensitif terhadap kenaikan harga energi. “Kalau disparitas harga semakin lebar, peralihan konsumen bisa mencapai 5 sampai 10%,” pungkasnya.