Buruh Desak Pemerintah Tekan PHK Massal dan Ciptakan Pekerjaan Layak

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan serikat pekerja menyoroti masih tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang layak.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, mengungkapkan gelombang PHK yang terus terjadi telah menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan pekerja.

Menurutnya, banyak pekerja kehilangan sumber penghasilan tanpa jaminan perlindungan yang memadai, bahkan di sektor strategis maupun perusahaan milik negara.

“Kondisi ini menunjukkan perlindungan terhadap pekerja masih lemah dan negara belum hadir secara optimal dalam mencegah PHK massal,” ujar Mirah, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menekan praktik PHK yang dinilai tidak berkeadilan. Selain itu, negara juga diminta memastikan adanya kepastian kerja serta perlindungan bagi pekerja yang terdampak.

Mirah juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan standar upah yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, serta kepastian status hubungan kerja.

Ia mengingatkan agar perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk mengurangi tenaga kerja secara masif.

“Pekerjaan bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut martabat dan keberlangsungan hidup manusia,” tegasnya.

Mirah menambahkan, kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Menurutnya, pekerja tidak seharusnya dibiarkan menghadapi ancaman PHK tanpa perlindungan yang memadai.

“Negara tidak boleh membiarkan pekerja berjuang sendiri di tengah ancaman PHK. Kehadiran negara adalah kewajiban, bukan pilihan,” pungkasnya.