Menperin Temui Menkeu Bahas Insentif EV dan Industri Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (5/5/2026), untuk membahas peluang insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) serta strategi penguatan sektor industri nasional.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan tersebut juga menyoroti pentingnya stimulus bagi sektor manufaktur di tengah tekanan global, termasuk dari sisi energi dan rantai pasok.

“Insentif macam-macam tadi kita bicarakan,” ujar Agus seusai pertemuan.

Menurutnya, pemberian insentif kendaraan listrik kini semakin relevan. Kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah.

“Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” kata Agus.

Ia menambahkan, peralihan ke kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap BBM, terutama di tengah fluktuasi harga energi global.

“Agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi BBM,” ujarnya.

Selain faktor energi, insentif juga diarahkan untuk menjaga daya tahan industri dalam negeri. Pemerintah menilai stimulus diperlukan agar sektor manufaktur tetap tumbuh sekaligus mampu menyerap tenaga kerja.

“Insentif atau stimulus itu memang dalam rangka untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi,” kata Agus.

Agus juga menyoroti perubahan tren di pasar otomotif nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), konsumen mulai beralih ke kendaraan listrik, terutama setelah meningkatnya gejolak energi global.

“Jadi kalau data yang saya terima dari teman-teman Gaikindo, mengatakan bahwa sejak perang ini terjadi, orientasi market switch ke yang lebih berdasarkan elektrik. Itu untuk menghindari penggunaan BBM,” ujarnya.

Namun, Agus menegaskan bahwa kewenangan terkait skema dan besaran insentif kendaraan listrik berada di Kementerian Keuangan.

“Soal kapan kendaraan listrik mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan,” kata dia.

Selain membahas insentif EV, kedua menteri juga mendiskusikan upaya meningkatkan kinerja ekspor manufaktur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 75% hingga 80% ekspor nasional berasal dari sektor manufaktur, meski sebagian besar produksinya masih diserap pasar domestik.

Pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan pasar dalam negeri sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional.