JK Tegaskan Proyek Listrik 35.000 MW Keputusan Presiden

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik dari 35.000 megawatt (mw) adalah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu (35.000 mw) putusan presiden," jelas JK ketika dikonfirmasi tentang hasil pertemuan tim ekonomi mengenai kelistrikan, Senin (7/9).

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa keputusan presiden tidak ada yang bisa mengubahnya.

Sebelumnya, usai memimpin rapat mengenai kelistrikan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemko) Kemaritiman, Jakarta, Menko Maritim Rizal Ramli kembali mengungkapkan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 mw tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun.

Menurutnya, jika pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW selesai dalam lima tahun, akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar 21.000 MW.

"PLN akan mengalami kapasitas lebih dari beban puncak hingga 2019 yang menurut perhitungan kami sebesar 74.000 MW yaitu 21.331 MW kapasitas listrik yang idle (tidak terpakai)," paparnya, Senin (7/9).

Seperti diketahui, Rizal sempat menuai kontroversi karena sebagai menteri baru langsung mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang menurutnya terlalu sulit dicapai.

Atas komentarnya itu, JK pun menegur Rizal dan meminta agar menteri barunya tersebut memahami dahulu persoalan yang ada sebelum mengkritik.

"Tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," ucapnya.

Kemudian, teguran tersebut malah ditanggapi dengan tantangan debat di depan publik oleh Rizal Ramli.

Tetapi, akhirnya JK kembali menegur Rizal di hadapan para menteri kabinet kerja lainnya, dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/8) sore.