Hipmi Minta Cakupan Tax Amnesty Diperluas

Jakarta - Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) jangan hanya fokus pada kembalinya dana dari luar negeri (repatriasi), melainkan peru diperluas. Tax amnesty harusnya juga mencakup beberapa kasus pajak, seperti pendirian perusahaan dan akuisisi perusahaan.

Ajib menilai, tax amnesty adalah jembatan untuk menyelesaikan masa lalu. Namun, pemerintah juga perlu memikirkan masa depan, khususnya terkait berbisnis di Indonesia.b"Analoginya adalah kaca depan mobil lebih yang besar ketimbang kaca spion. Artinya, kita seharusnya berpikir masa ke depan," ujar Ajib di Jakarta, Jumat (3/6).

Dia menilai, ada beberapa kasus pajak yang patut dicermati. Contohnya, ada pebisnis batubara yang mengeruk keuntungan saat harga komoditas itu membubung. Keuntungan itu kemudian ditempatkan di luar negeri, karena banyak aturan di Indonesia yang tak business friendly. Aturan seperti ini harusnya diatasi oleh pemerintah.

Contoh lain, dia menyatakan, sewaktu mendirikan perusahaan terbatas (PT) sekaligus mendaftar penghasilan kena pajak (PKP), banyak pengusaha tidak tahu kewajiban yang melekat dengan status PKP, sehingga di kemudian hari terkena denda-denda tidak dimengerti. Ini juga perlu masuk pembahasan tax amnesty.

"Ada juga kasus pembelian PT ternyata setelah jual beli selesai, muncul tagihan pajak akibat praktek bisnis pemilik sebelumnya, yang tidak masuk dalam perhitungan saat transaksi jual beli dilakukan," papar dia.

Ketua BPP Hipmi Bidang SDA Andhika Anindyaguna mendukung tax amnesty asal bisa dimanfaatkan yang tak hanya untuk pebisnis, tetapi juga masyarakat lain yang bisa berperan untuk melaporkan asetnya. Pajak yang bisa terhimpun bisa digunakan pemenuhan likuiditas dan intermediasi lembaga keuangan lewat kredit serta mampu menekan bunga kredit.