BI: Pembangunan Kemaritiman Terintegrasi Diperlukan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Batam - Pembangunan kemaritiman terintegrasi perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong peningkatan kepariwisataan di Tanah Air. Meski Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi 'poros maritim' dunia, namun potensi itu hingga kini belum dikembangkan secara optimal.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan, potensi menjadi 'poros maritim' itu tergambar dari kondisi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (17.504 pulau), memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (95.181 kilometer), dan 75% wilayahnya (5,8 juta km2) berupa laut termasuk ZEEI (zona ekonomi eksklusif Indonesia).

"Selain itu, dari lebih 75% barang dan komoditas yang diperdagangkan di Asia Pasifik yang ditransportasikan melalui laut, 45%-nya atau senilai US$ 1.500 triliun/tahun melewati alur laut kepulauan Indonesia," ujar Agus dalam diskusi publik bertema 'Reformasi Strategi Pengembangan Wilayah Batam dan Sekitarnya, sebagai Wilayah Berdaya Saing Tinggi' di Batam, Jumat (12/8).

Dengan kondisi tersebut, lanjut Agus, Indonesia berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional, seperti Sumatera (Selat Malaka) sebagai jalur pelayaran Asia dan dunia. Indonesia juga memiliki potensi sebagai pelabuhan hinterland (menjadi negara asal dan tujuan ekspor) dan industri manufaktur dan galangan kapal.

"Dengan 14% terumbu karang dunia, 2.500 jenis ikan, dan 500 jenis karang hidup, Indonesia juga bisa menjadi negara wisata maritim. Dengan luas lautan 6,3 juta kilometer persegi (77% luas NKRI) perikanan juga potensial dikembangkan," kata Agus menambahkan.

Meski potensi yang dimiliki sedemikian besar, ia mengungkapkan, kontribusi subsektor maritim nonmigas seperti perikanan, logistik, dan wisata terhadap produk domestik bruto (PDB), masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 4%. Kondisi ini dibandingkan negara kepulauan seperti Jepang yang kitar 28% dan Filipina

Hingga kini, 90% jasa pelayaran internasional juga masih dikuasai oleh asing. Industri galangan kapal pun, seperi mesin dan komponen, bergantung pada asing. "Salain itu, sekitar 87% asuransi perkapalan juga masih di-cover asing. Pendalaman pasar di sektor jasa asuransi ini harus dilakukan," kata Agus.

Agar Indonesia benar-benar menjadi negara maritim utama dunia, menurut Agus, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur maritim dasar yang kuat untuk mendukung konektivitas international, inter-island, dan intra-island. "Sementara tantangan pengembangan Industri maritim sangat saling terkait yang mencakup sektor perkapalan, pelayaran, perikanan, dan oariwisata, sehingga diperlukan sinergi kebijakan yang kuat lintas sektor dan kementerian," papar Agus.

Pengembangan industri perkapalan, menurut Agus, perlu didukung penuh oleh kebijakan pemerintah, antara lain melalui insentif dan regulasi dalam penerapan one map policy dan one ship design policy.

"Perlu penguatan infrastruktur kelembagaan yaitu reformasi birokrasi dan kapasitas SDM termasuk aparatur di pemerintah daerah terkait dengan pengembangan maritim," tandas Agus.