BI: Industri Manufaktur Siap Bangkit

Surabaya – Industri manufaktur Indonesia diperkirakan bisa kembali bersaing di kancah global, seiring dengan upaya pembenahan kembali sektor ini dari keterpurukan. Strategi transformasi industri yang terencana, komprehensif, dan terkoordinasi bakal mampu memperbaiki sektor ini kembali tumbuh dan bersaing di tingkat global.

"Transformasi industri harus dilaksanakan melalui pembenahan dalam berbagai lini, mulai dari sumber daya manusia, hingga pasokan energi dan infrastruktur lainnya," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam konferensi pers terkait Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, di Surabaya, Jumat (25/11).

Sektor manufaktur Indonesia mulai terpuruk sejak 1998, bahkan pada kuartal III-2016 hanya bisa menyumbang 20,75% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, sebelumnya sektor ini pernah menjadi sektor andalan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan 28%.

Menurut Agus, rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kali ini telah mengidentifikasi tujuh penghambat berkembangnya sektor industri. Pertama, postur industri yang tidak imbang, dengan komposisi terbesar merupakan industri berskala mikro dan kecil serta peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai industri manufaktur Indonesia yang masih belum optimal.

Kedua, relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari produktivitas tenaga kerja yang kurang kompetitif dan tingkat kekakuan (rigiditas) pasar tenaga kerja yang tinggi. Ketiga, belum tersedianya energi yang andal dengan harga kompetitif. Keempat, efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai.

Kelima, kebijakan industri yang belum terintegrasi antarlembaga terkait serta antara pemerintah pusat dan daerah. Keenam, struktur industri yang belum berimbang yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada luar negeri. Ketujuh, keterbatasan sumber pembiayaan industri terutama dari sisi keberagamannya.

Tujuh Langkah Prioritas
Selanjutnya, kata Agus, tantangan itu dapat diatasi dengan tujuh prioritas pembangunan yang disepakati bersama dengan pemerintah pusat dan daerah. Pertama, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan vokasional dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional.

Kedua, penyempurnaan dan penataan regulasi terkait ketenagakerjaan, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni dengan menghilangkan pasal-pasal yang dianggap kaku dan mengharmonisasikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Ketiga, pengembangan sektor industri padat tenaga kerja dan berorientasi ekspor serta pengembangan industri berbasis SDA (hilirisasi). Keempat, penyediaan pasokan energi, termasuk percepatan pembangunan proyek 35.000 megawatt yang diutamakan pada daerah-daerah yang mengalami defisit listrik.

Selain itu, akan dijajaki kemungkinan penyesuaian harga energi yang mendorong daya saing industri, termasuk upaya mengurangi harga gas seperti memperpendek jalur distribusi penjualan gas. Kelima, pembatalan perda yang menghambat pengembangan investasi dan industri di daerah dilakukan dengan melibatkan langsung peran kepala daerah dan DPRD maupun pemerintah pusat.

Keenam, pengembangan kerja sama antardaerah melalui pendirian perwakilan dagang sebagai bagian untuk mendorong berkembangnya lalulintas perdagangan antardaerah, serta pengembangan perwakilan dagang di negara mitra untuk mendorong perluasan akses pasar.

Terakhir, penyediaan paket insentif investasi oleh Pemda yang disesuaikan dengan karakteristik daerah untuk mendorong berkembangnya investasi serta didukung upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan investor. Juga, memperluas akses permodalan.

Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat menambahkan, dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mengedepankan pengembangan 14 bidang di sektor manufaktur. Bahkan, ia berharap, pada 2035 sektor manufaktur luar Pulau Jawa bisa menyumbang 40% ke sektor ini.

Sedangkan ekonom PT Bank Permata Tbk Yosua Pardede sebelumnya berharap pemerintah banyak memberikan stimulus ke sektor manufaktur. "Stimulus bagi sektor ini diperlukan. Perbaikan ini juga punya dampak yang besar bagi penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak ke depan," ujar dia.