PPP Ingatkan Ketimpangan Ekonomi pada Jokowi

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara pada Jumat (21/7).

Di acara itu, PPP mengingatkan Jokowi untuk memperhatikan masalah kesenjangan atau ketimpangan ekonomi kelas atas dengan kelas menengah dan kelas bawah.

"Di Indonesia ini 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, selain itu dari data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah orang miskin ada sebanyak 27,77 juta atau sama banyaknya bila dengan jumlah warga negara tetangga Malaysia," ujar Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).

Ia menyebutkan dari segi penguasaan lahan, setiap orang dari 38,97 juta petani di Indonesia rata-rata hanya menguasai kurang dari 0,2 hektare lahan persawahan.

"Masalah ketimpangan ekonomi ini harus dibuat lebih merata. Jangan kekayaan itu hanya bertumbuh di antara orang-orang kaya saja. Alquan tidak anti pada kekayaan, tapi jangan monopoli pada satu kelompok tertentu saja," tambah Romahurmuziy.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan generasi muda saat ini bisa mengurangi ketimpangan sosial dengan mengikuti masa transisi dan kemajuan teknologi. "Di era kompetisi ini, inovasi dan jiwa entrepreneurship harus dimiliki oleh masyarakat kita. Perubahan yang baik bisa diserap, namun jangan sampai terbawa arus yang tidak baik," kata Jokowi.

Perihal pemerataan ekonomi, Jokowi menyebutkan pihaknya sudah melakukan distribusi aset tanah di Indonesia.

"Satu orang warga miskin atau ada yang dapat seribu ada yang dapat 50.000 hektar ya boleh, kalau UU membolehkan. Saya tidak pernah memberikan satu hektare siapa pun seperti yang disebutkan selama ini, saya berhati-hati dalam masalah ini," tambah Jokowi.