Pakar: IPO Subholding Pertamina Tak Perlu Dipersoalkan

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar manajemen bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menilai rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham salah satu subholding PT Pertamina tak perlu dipersoalkan. Dia bahkan mengkritisi banyaknya suara sumbang terkait rencana itu. Salah satunya adalah tudingan IPO saham adalah cara untuk menjual Pertamina sebagai BUMN.

"Isu IPO subholding terlalu dibesar-besarkan, karena ini hanya subholding. Kalau IPO diartikan sebagai menjual perusahaan, itu tidak paham manajemen bisnis, karena yang dijual bukan perusahaannya, tetapi sahamnya dan pemegang saham mayoritas tetap pemerintah," tegas Rhenald dalam keterangan tertulis, Minggu (16//8/2020).

Rhenald melanjutkan, penjualan saham memiliki dimensi luas. Contohnya, terkait kepercayaan, yaitu untuk meningkatkan governance control. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya dilakukan Menteri BUMN, tetapi juga publik.

Rencana IPO subholding, menurut Rhenald, merupakan cara Pertamina untuk membuat organisasi tersebut menjadi efisien, cepat bergerak, dan dapat bertahan melewati masa berat. Karena saat ini tidak mudah mengelola perusahaan.

Dalam 12 tahun terakhir, misalnya, perusahaan migas menghadapi tiga kali gejolak harga. Rhenald mencontohkan, saat pandemi Covid-19, permintaan avtur turun, sedangkan suplai naik. Kebutuhan avtur turun, dipicu orang bepergian turun, harga turun, dan investor tidak ada yang tertarik untuk investasi mencari minyak. "Jadi mau apa kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh? Itu bisa mati!" tegas Rhenald.

Terkait hal itu, Rhenald melihat, Pertamina mencari cara lain, yaitu dengan kolaborasi dan yang dilakukan Pertamina adalah hal biasa yang sah-sah saja dan tidak perlu dipersoalkan. "Mari kita berpikir dengan cara-cara baru dalam melihat dunia migas kita. Jangan berpikir tentang kedaulatan saja, tetapi juga ketahanan. Ketahanan yaitu bagaimana sesuatu di dunia ini sudah kolaborasi antar bangsa. Karena saat ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri, semua kolaborasi," jelas Rhenald.

Itu sebabnya, menurut Rhenald, rencana IPO subholding Pertamina memang tak perlu dipersoalkan. Apalagi, hingga saat ini belum ada upaya konkret Pertamina akan melakukan IPO subholding. "Belum sampai ke sana, belum ada statement, belum ada keputusan," kata dia.

Kalaupun hal itu dilaksanakan, lanjut Rhenald, tentu membutuhkan persiapan panjang dan waktu lama. Contohnya, terkait persiapan akuntansi, governance, pembenahan aset-aset, dan sebagainya. "Bisa jadi butuh waktu enam bulan atau paling cepat satu tahun. Tapi apa benar mau IPO? Saya kok tidak baca itu. Dialog publik juga belum ada," kata dia.