Menkeu Pastikan Pembahasan RAPBN Berlangsung Transparan

Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir ini pembahasan di badan anggaran, di rapat kerja dan panitia kerja, semua sudah dilakukan secara terbuka

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan pembahasan RAPBN 2013 yang akan berlangsung dengan DPR RI, terjadi secara akuntabel dan transparan untuk meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan anggaran belanja negara.

"Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir ini pembahasan di badan anggaran, di rapat kerja dan panitia kerja, semua sudah dilakukan secara terbuka," ujarnya di Jakarta, hari ini.

Menkeu mengatakan selama ini pembahasan RAPBN di Badan Anggaran dan Komisi XI telah berlangsung secara terbuka, dan semua pihak dapat memantau setiap hasil rapat panitia kerja serta rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI.

"Bahkan hasil pembahasan di panitia kerja ketika dilaporkan di rapat kerja itu sebelumnya tidak dilaporkan secara khusus di dalam rapar kerja, ini sekarang kita laporkan untuk dibahas dan disetujui di dalam forum yang terbuka," ujarnya.

Menkeu memastikan pembicaraan terkait anggaran dalam RAPBN tersebut meliputi unit organisasi, jenis belanja dan program yang diajukan, dan hal ini harus dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan kinerja perencanaan serta pembahasan anggaran.

"Kita ingin membuat perencanaan atau pembahasan anggaran ini lebih baik lagi. Dan ini antara lain untuk membuat akuntabilitasnya lebih tinggi," ujarnya.

Namun, ia juga menambahkan pembicaraan tersebut tidak akan dilakukan secara mendetail, karena hal tersebut dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa.

"Tapi kalau sampai dibahas sampai ke worksheetnya, kepada detailnya, mungkin ini terlalu jauh. Dan hal ini yang mesti kita dudukan kembali, tapi kami akan bicarakan dan diskusikan ini dengan bapak ibu di DPR," ujarnya.

Sementara terkait beberapa anggota Badan Anggaran DPR RI yang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menkeu berpegang kepada asas praduga tak bersalah dan tidak mempermasalahkan anggota tersebut untuk ikut dalam pembahasan RAPBN.

"Kita menjunjung tinggi praduga tidak bersalah, jadi kalau seandainya memang belum dinyatakan secara hukum bersalah, ya tentu kita akan tetap melakukan pembahasan," katanya.

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini, kerangka ekonomi makro yang sekaligus menjadi asumsi dasar basis perhitungan besaran RAPBN 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, suku bungan SPN 3 bulan 5 persen dan nilai tukar rupiah Rp9.300 per dolar AS.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia 100 dolar AS per barel, lifting minyak dan gas bumi Indonesia sebesar 2.260 ribu barel setara minyak yang meliputi lifting minyak bumi 900 ribu barel per hari dan lifting gas bumi yang mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar baru sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara dalam postur RAPBN 2013 diputuskan Pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp1.507,7 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.178,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp324,3 triliun dan penerimaan hibah Rp4,5 triliun.

Terkait penerimaan perpajakan tersebut, maka rasio penerimaan perpajakan pusat terhadap PDB atau tax ratio meningkat dari 11,9 persen dalam APBN-P 2012 menjadi 12,7 persen pada tahun 2013.

Sedangkan, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp1.657,9 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.139 triliun dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun.

Dengan perkiraan tersebut, maka defisit anggaran dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap PDB yang berarti turun dari target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,23 terhadap PDB.

Sementara, pembiayaan anggaran RAPBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp169,6 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp19,4 triliun.

Dengan langkah tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan menjadi sekitar 23 persen pada akhir 2013 yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio utang pemerintah negara-negara berkembang lainnya.