Pemerintah Segera Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN ke DPR

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan segera mengajukan revisi aturan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan rencana ini, maka tarif PPN yang dibebankan ke konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10%.

Meski begitu, Airlangga belum menjelaskan lebih detail berapa kenaikan PPN yang akan dibebankan kepada konsumen, sebab rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian secara internal.

"Tarif PPN pemerintah masih lakukan pembahasan dan dikaitkan dengan UU yang akan diajukan ke DPR terkait dengan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan ini seluruhnya akan dibahas oleh pemerintah nanti pada waktunya akan disampaikan," tegasnya dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Sebagai informasi rencana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, seiring dengan outlook penerimaan perpajakan di tahun 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy) dari proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terdapat empat strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan tahun 2022. Pertama, inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Kedua, perluasan basis perpajakan melalui ecommerce, cukai plastik dan menaikkan tarif PPN. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur.

"Dengan postur ini kita akan terus mendetailkan dari sisi pendapatan negara seperti tadi telah saya sampaikan reform di bidang perpajakan maupun PNBP yaitu menggali dan meningkatkan basis pajak kita, memperkuat sistem perpajakan dengan membangun coe tax dan juga terus melakukan Sinergi antara pendapatan pajak dan bukan pajak," tegasnya.