Tax Amnesty Jilid II, Solusi Genjot Penerimaan Negara di Tengah Pandemi?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tax Amnesty Jilid II, Solusi Genjot Penerimaan Negara di Tengah Pandemi?

Rabu, 19 Mei 2021 | 19:22 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim surat kepada DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Salah satu yang dibahas adalah mengenai pengampunan pajak jilid II (tax amnesty).

Rencana ini makin matang di tengah perekonomian nasional yang terkontraksi dihantam pandemi Covid-19 sejak tahun lalu. Dengan persiapan matang, tax amnesty jilid II dinilai bisa mendorong penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pertimbangan lainnya sebagai upaya memperbaiki pembangunan di Indonesia sehingga bisa lebih menarik banyak investor.

Wacana tax amnesty jilid II sejatinya mulai menyeruak pada kuartal III 2019. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat itu mengatakan pemerintah merencanakan tax amnesty jilid II setelah menerapkan kebijakan itu pada Juli 2016 hingga Desember 2017. “Loh di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jika itu yang terbaik, kita lihat nanti,” kata Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Rencana tersebut merupakan salah satu kajian paket reformasi pajak. Pertimbangan menerapkan tax amnesty jilid II karena bendahara negara itu yang mendapat banyak cerita dari para pengusaha tentang penyesalan mereka tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang diadakan oleh pemerintah pada 2016-2017. Persiapan yang matang sangat diperlukan mengingat partisipasi dalam tax amnesty jilid I sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1 juta wajib pajak (WP), sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak.

Tax amnesty pertama kali diberlakukan era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2016. Beleid itu diundangkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan itu diterapkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada program tax amnesty I pemerintah memgakui masih kurang persiapan seperti data yang tidak lengkap serta belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi. Dengan sudah adanya sistem keterbukaan dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan sekitar 90 negara, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak aset yang dimiliki WP.

Tax amnesty jilid I diterapkan pada 2016-2017. Berdasarkan catatan Investor Daily, tax amnesty jilid I dilaksanakan dalam tiga periode. Periode pertama berlangsung sejak 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang dari 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Lalu periode ketiga berlangsung mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

Hingga periode terakhir tax amnesty 31 Maret 2017, menurut data Kementerian Keuangan (Kemkeu), pedapatan negara dari tax amnesty mencapai Rp 135 triliun dari target Rp 165 triliun atau terealisasi 81,81%. Sedangkan deklarasi harta mencapai Rp 4.707 triliun dari target Rp 4.000 triliun atau terealisasi 117,67%. Adapun dari target penarikan dana luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun, realisasinya hanya 14,7% atau senilai Rp 147 triliun.

Pada tax amnesty, pemerintah memberikan kesempatan kepada bagi wajib pajak (WP) untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu, termasuk penghapusan bunga dan dendanya, tanpa takut dipidana.

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas, seperti penghapusan sanksi administratif, penghapusan pemeriksaan pajak untuk penindakan pidana, penghapusan segala pajak terutang, penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, serta penghapusan PPh final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Khusus WP yang menyimpan hartanya di negara lain harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun. Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, dan obligasi perusahaan-perusahaan domestik.

Di sisi lain, pemerintah menjatuhkan sanksi bagi peserta tax amnesty yang tidak jujur melaporkan kekayaannya, di antaranya sanksi sebesar 200% dari PPh untuk penemuan harta WP yang masih menyimpan harta atau penghasilannya dengan cara-cara manipulatif setelah dia melaporkan pada masa tax amnesty. Sementara itu, terhadap harta yang tidak dilaporkan WP karena tidak mengikuti program tax amnesty, pemerintah menambahkan langsung sebagai penghasilan dan dikenakan tambahan sanksi tidak mengikuti tax amnesty.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pelabuhan Merak - Bakauheni Jadi Pilot Project Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM

Kementerian dan lembaga wajib sediakan tempat promosi dan pengembangan UKM paling sedikit 30% total luas lahan area komersial.

EKONOMI | 16 September 2021

Luncurkan Program Kejar, Karier.mu Dukung Masyarakat Asah Potensi

Karier.mu meluncurkan program Kejar guna mendukung masyarakat pemegang Kartu Prakerja menyalurkan potensi untuk mencapai impian.

EKONOMI | 16 September 2021


Masih Mendominasi, Ekspor Industri Pengolahan Tembus US$ 111 Miliar

Industri pengolahan catatkan nilai ekspor sebesar US$111 miliar sepanjang Januari-Agustus 2021, meningkat 34,12% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

EKONOMI | 16 September 2021

Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

Dekopin gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri untuk mempercepat dan memperluas penetrasi digitalisasi koperasi di Indonesia.

EKONOMI | 16 September 2021

Gandeng Visa, CIMB Bidik Nasabah Kartu Kredit Syariah Menengah Atas

Visa berkolaborasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membidik nasabah kartu kredit (KK) syariah segmen menengah atas.

EKONOMI | 16 September 2021

Menkop dan UKM Dorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018.

EKONOMI | 16 September 2021

Didukung, Gebrakan Olly Dondokambey Pacu Sektor Pertanian dan Perikanan

Gebrakan Olly Dondokambey membangun sektor pertanian dan perikanan mendapat dukungan.

EKONOMI | 16 September 2021

Juni 2021, Okupansi Hunian TOD Adhi Commuter Properti Tembus 3.500 Unit

Adhi Commuter Properti menyampaikan total keterisian hunian TOD hingga Juni 2021 telah mencapai 55% atau setara 3.500 unit dari 12 proyek yang dikembangkan.

EKONOMI | 16 September 2021

Transaksi Timah Bursa Berjangka Jakarta Akhir Agustus Capai Rp 538 M

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mencatat nilai transaksi lebih dari Rp 538 miliar dari periode Maret dan Agustus 2021.

EKONOMI | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

NASIONAL | 29 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings