Ekonomi Pulih, Setoran PPN dan PPh Badan Tumbuh Double Digit

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tren penerimaan pajak hingga Oktober terus menunjukkan perbaikan. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2021 mencapai Rp 953,6 triliun atau tumbuh 15,3% yoy. Capaian ini setara dengan 77,6% dari target Rp 1.229,6 triliun.

"Kalau dilihat dari komponen, PPN dalam negeri maupun PPh untuk badan semuanya sudah pick up," katanya dalam acara Kompas CEO Forum 2021 di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendapatan dan belanja negara yang kian membaik mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Secara rinci kinerja positif per jenis pajak di antaranya penerimaan PPh badan tumbuh mencapai 13,4%, sedangkan PPN dalam negeri naik 13,3%.

Kemudian, kinerja positif juga terjadi pada penerimaan jenis pajak lainnya seperti PPN impor yang tumbuh hingga 32,3%.

Sementara itu, dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan dari bea keluar bahkan mencapai 900%.

"Ini memang kombinasi dari banyak hal dimana yang kita berikan dukungan insentif kepada dunia usaha dan basis tahun lalu yang rendah memberikan kemampuan kita untuk pick up cukup tinggi," ujarnya.

Secara keseluruhan, pendapatan negara sampai dengan Oktober 2021 telah mencapai Rp 1.510,0 triliun atau naik 18,2%. Angka tersebut juga telah mencapai 86,6% dari target yang dipatok tahun ini senilai Rp 1.743,6 triliun.

Bahkan ia memproyeksikan pendapatan negara tahun ini akan tumbuh 16,3% (yoy) atau Rp1.916 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

"Pendapatan negara kita proyeksikan akan mencapai 16,3% growth-nya. Nominalnya sekitar Rp 1.916 triliun. Kita akan lihat nanti, komponennya akan kita identifikasi," ujarnya.

Sementara itu dari sisi belanja negara tercatat Rp 2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8% yoy. Belanja negara sudah mencapai 74,9% dari pagu Rp 2.750,0 triliun. Dengan rincian untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.416,2 triliun atau tumbuh 5,4% yoy, kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tercatat Rp 642,6 triliun kontraksi 7,9%.

Oleh karena itu, Menkeu berjanji akan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara di sisa 1,5 bulan menunju akhir tahun. Tujuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk terus mendorong belanja sesuai yang telah dianggarkan.

"Tentu satu setengah bulan terakhir ini Saya seperti ikut lari maraton. Ini adalah the last mile yang sangat penting," tegasnya.

Ia melanjutkan, melalui upaya ini maka pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2% sampai 5,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun.

Proyeksi defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7% PDB atau Rp 1.006,4 triliun.

"Nanti masih akan ada barang yg bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021," ujarnya