Menteri Basuki: Pembangunan IKN Bergantung Kesiapan APBN

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih di tahap mempersiapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Penajam Paser Utara.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR sudah membuat perencanaan pembangunan ibu kota baru. Namun, pembangunan baru bisa dijalankan saat anggaran sudah tersedia.

"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja," kata Basuki di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Baca Juga: Begini Status Kekhususan DKI Jakarta dalam UU IKN

Basuki menjelaskan, untuk tahap awal pembangunan akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini mencapai 256.000 hektare (ha).

"Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024," jelasnya.

Baca Juga: Gapensi Optimistis Industri Jasa Konstruksi Kembali Bergairah

Menurut Basuki, pembangunan tahap awal tersebut semuanya dengan APBN. Mengenai investasi dalam pembangunan IKN ini, Basuki menuturkan sampai saat ini belum mendapatkan investasi dari pihak lain.

"Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu," tandas Basuki.