Jokowi Minta Kepala Daerah-TPID Kendalikan Inflasi

"Dicek tim pengendali inflasi pusat, cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah," terang Jokowi.

Kemudian data-data komoditas pangan yang ada di TPID dan TPIP harus diintegrasikan. "Disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota, 34 sekarang 37 provinsi dengan DOB yang baru ini negara besar," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah berkali-kali menyampaikan bahwa situasi sulit yang tengah dihadapi Indonesia adalah situasi yang tidak mudah. Dunia juga menghadapi situasi yang sangat sulit.

Baca Juga: Airlangga Proyeksi Inflasi 2022 4,4%-4,8%, Ini Alasannya

"Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi. Kemudian masuk, muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," terang Jokowi.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah termasuk TPID dan TPIP tidak boleh bekerja standar karena keadaan yang tidak normal. TIdak boleh bekerja secara rutinitas dengan standar-standar yang baku.

"Kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, enggak bisa," ungkap Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya dan kepala daerah harus bekerja dengan melihat detail berdasarkan data-data yang ada.

"Para menteri, gubernur, bupati dan wali kota enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak, enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja. Enggak bisa, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga, dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal,"