Thailand Izinkan Tentaranya Tembak Pasukan Kamboja Langgar Perbatasan

Bangkok, Beritasatu.com – Panglima Angkatan Darat Thailand Letjen Boonsin Padklang, pada Senin (25/8/2025) menyatakan bahwa ia telah mengizinkan pasukan Thailand melakukan pembalasan langsung jika mendapati tentara Kamboja melanggar kedaulatan wilayah Thailand.

Pernyataan tegas ini muncul setelah laporan intelijen menyebut adanya pasukan Kamboja, yang diduga berasal dari unit Markas Besar Pengawal (BHQ) Presiden Senat Kamboja Hun Sen, terlihat di dekat perbatasan untuk memantau aktivitas patroli militer Thailand.

Pada Sabtu (23/8/2025) sebelumnya, Komando Wilayah Angkatan Darat ke-2 menuduh tentara Kamboja menyeberang secara ilegal ke Provinsi Surin, Thailand, untuk menanam ranjau darat anti-personel PMN-2. Tindakan itu dianggap melanggar perjanjian internasional dan kesepakatan gencatan senjata bilateral.

Menanggapi hal tersebut, Letjen Boonsin mengatakan isu ini akan menjadi pembahasan penting dalam pertemuan Komite Perbatasan Regional (RBC) yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang di persimpangan Chong Sa-ngam, Distrik Phu Sing, Si Sa Ket.

Menurutnya, Thailand akan kembali mengusulkan beberapa agenda kerja sama yang pernah diajukan sebelumnya, antara lain pembersihan ranjau darat, aksi bersama memberantas penipuan lintas-perbatasan, serta pembentukan kelompok koordinasi keamanan perbatasan.

“Pembersihan ranjau harus mencakup seluruh wilayah perbatasan, bukan hanya area yang secara sepihak diklaim. Namun, belum tentu pihak Kamboja menerima syarat ini,” ujar Letjen Boonsin.

Terkait pagar kawat berduri yang dipasang di sepanjang wilayah sengketa, Kamboja meminta agar Thailand menghapusnya. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan kawat berduri dipasang di dalam wilayah Thailand yang sah secara hukum.

Saat ditanya mengenai peluang kesepakatan dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) dan Komisi Perbatasan Bersama (JBC), Letjen Boonsin menegaskan hasilnya sangat bergantung pada sikap pemerintah Kamboja.

“Jika ada pelanggaran, termasuk pemasangan ranjau darat, pasukan kami berhak merespons langsung. Kami memiliki bukti nyata atas pelanggaran yang dilakukan Kamboja,” tegasnya.

Boonsin juga menyinggung adanya disinformasi yang berulang kali disebarkan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Letjen Maly Socheata.

Mengenai posisi Hun Sen sebagai kepala negara, Boonsin menyebut hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan politik di Kamboja. “Apa pun keputusan politik, militer Thailand selalu siap menghadapi situasi di lapangan,” ujarnya.

Terkait isu percakapan telepon antara Perdana Menteri Thailand yang ditangguhkan, Paetongtarn Shinawatra, dengan Hun Sen, Boonsin menilai hal itu murni ranah politik dan tidak akan memengaruhi agenda pertemuan GBC bulan depan. Putusan pengadilan terkait kasus Paetongtarn dijadwalkan keluar pada Jumat mendatang.