Indonesia Desak Dunia Bertindak Atasi Krisis Rohingya

Jakarta, Beritasatu.com —  Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama global dalam mengatasi krisis Rohingya serta menekankan bahwa krisis tersebut tidak dapat dipisahkan dari krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi tentang Status Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar, yang digelar di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di Markas Besar PBB, New York, Selasa (30/9/2025).

“Penyelesaian menyeluruh hanya dapat dicapai dengan mengatasi akar permasalahan melalui dialog inklusif, sejalan dengan Five-Point Consensus,” tegas Menlu Sugiono dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, Rabu (1/10/2025).

Sugiono juga menyoroti kerentanan komunitas Rohingya yang kerap dieksploitasi jaringan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Menurutnya, Indonesia akan bertindak tegas terhadap jaringan kriminal tersebut, namun menekankan tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian.

Ia mendorong penguatan peran ASEAN dan Bali Process sebagai platform regional untuk mengatasi migrasi tidak teratur sekaligus melindungi kelompok rentan. Menlu juga menyerukan kerja sama erat dengan UNODC, UNHCR, dan IOM guna memberikan dukungan berkelanjutan bagi negara-negara penerima pengungsi.

Indonesia mendesak negara-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, khususnya negara maju, agar membuka akses lebih luas bagi pengungsi melalui program resettlement di negara ketiga.

“Sudah delapan tahun pengungsi Rohingya hidup dalam ketidakpastian. Jangan biarkan ini menjadi dekade keputusasaan. Komunitas internasional harus berbagi tanggung jawab,” tegas Sugiono.

Konferensi tingkat tinggi terkait Rohingya ini diselenggarakan berdasarkan mandat Resolusi PBB 79/182 untuk memobilisasi dukungan politik dan menyusun rencana aksi konkret yang menekankan perlindungan HAM serta membuka jalan bagi repatriasi Rohingya secara sukarela, aman, dan bermartabat.

Sementara itu, ASEAN telah merumuskan Konsensus Lima Poin untuk Myanmar pada KTT ASEAN di Jakarta, 24 April 2021, sebagai respons atas krisis setelah kudeta militer Februari 2021. Konsensus itu mencakup penghentian kekerasan, dialog damai, mediasi utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Di sisi lain, Bangladesh juga menyatakan komitmennya melindungi pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, termasuk menekan Myanmar dan Tentara Arakan untuk mengakhiri kekerasan, memulai repatriasi berkelanjutan, serta mendorong stabilisasi Rakhine dengan keterlibatan pemantau internasional.