PM Sanae Takaichi Angkat Menkeu Perempuan Pertama untuk Kabinet Jepang

Tokyo, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi hanya menunjuk dua perempuan dari total 19 anggota kabinetnya pada Selasa (21/10/2025), meskipun sebelumnya berjanji akan menghadirkan proporsi setara dengan negara-negara Nordik.

Sekretaris Kabinet baru Minoru Kihara mengatakan, dua pejabat perempuan tersebut adalah Menteri Keuangan Satsuki Katayama, yang menjadi perempuan pertama memegang jabatan itu dalam sejarah Jepang, serta Kimi Onoda sebagai Menteri Keamanan Ekonomi.

Dilansir dari AFP, Takaichi yang dikenal mengagumi mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, resmi menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada Selasa (21/10/2025).

Bulan lalu, ia sempat menyatakan keseimbangan gender di kabinet dan komite eksekutif partainya “akan sebanding dengan negara-negara Nordik”. Namun, realisasi tersebut jauh dari harapan.

Dalam politik dan dunia korporasi Jepang, kehadiran perempuan memang masih langka. Negara itu menempati peringkat ke-118 dari 148 dalam World Economic Forum’s 2025 Gender Gap Report, sementara Islandia, Finlandia, dan Norwegia menempati tiga posisi teratas.

Perdana Menteri sebelumnya, Shigeru Ishiba, juga memiliki dua menteri perempuan di kabinetnya. Rekor tertinggi pernah terjadi di masa pendahulunya, Fumio Kishida, dengan lima perempuan menteri.

Dalam jajaran kabinet barunya, Takaichi juga menunjuk Toshimitsu Motegi sebagai Menteri Luar Negeri, yang dikenal sukses merampungkan perjanjian dagang dengan pemerintahan pertama Presiden AS Donald Trump. Sementara itu, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, yang sebelumnya menjadi pesaing utama Takaichi dalam pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal, juga masuk dalam kabinet.

Takaichi, 64 tahun, menyatakan ingin meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan perempuan dan secara terbuka berbicara mengenai pengalamannya menghadapi menopause. Meski begitu, ia tetap dikenal memiliki pandangan sosial konservatif.

Ia menolak perubahan undang-undang abad ke-19 yang mewajibkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang sama, serta mempertahankan aturan suksesi laki-laki tunggal dalam keluarga kekaisaran Jepang.