Bisakah Donald Trump Cabut Kewarganegaraan Zohran Mamdani?

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai wali kota New York City yang menandai untuk pertama kalinya seorang muslim keturunan Asia Selatan memimpin kota terbesar di Amerika Serikat, tiba-tiba berubah menjadi pusaran kontroversi politik.

Sejumlah politisi Partai Republik, termasuk sekutu dekat Presiden Donald Trump, kini menuding dan berupaya mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) Mamdani, bahkan mengancam akan mendeportasinya dari negeri itu.

Upaya hukum yang dikenal sebagai denaturalisasi ini berfokus pada proses naturalisasi Mamdani tahun 2018. Para politikus dari Partai Republik menuduh bahwa Mamdani menyembunyikan afiliasi ideologisnya dan bahkan mendukung paham komunis serta aktivitas terorisme.

Salah satu suara paling lantang datang dari anggota Kongres Andy Ogles, yang mendesak Jaksa Agung AS, Pam Bondi, untuk menyelidiki Mamdani. Ia menuding Mamdani berbohong dalam proses naturalisasi dan menuntut agar kewarganegaraannya dicabut.

Ogles menyatakan bahwa jika tuduhan tersebut terbukti, Mamdani harus segera dideportasi kembali ke Uganda, negara tempat ia lahir.

Senada dengan Ogles, Randy Fine dari Florida menuding Mamdani memalsukan status kewarganegaraannya dan menyebut bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara AS.

Namun, lembaga pemeriksa fakta PolitiFact menyatakan tidak ada bukti bahwa Mamdani pernah berbohong dalam aplikasi naturalisasinya.

Latar Belakang dan Tuduhan Ideologis

Zohran Mamdani lahir di Uganda dan pindah ke AS pada 1998 saat berusia tujuh tahun. Ia resmi menjadi warga negara Amerika pada 2018. Tuduhan terhadapnya mulai mencuat sejak masa kampanye ketika ia masih menjadi kandidat dari Partai Demokrat.

Para politikus Republik menyoroti lirik rap yang pernah ditulis Mamdani pada 2017, yang dianggap mendukung yayasan amal Muslim Holy Land Foundation.

Yayasan tersebut sebelumnya dituduh memberikan dukungan material kepada Hamas, meski sejumlah pengacara menyebut bukti dalam kasus itu lemah.

Selain itu, Ogles dan Fine menuduh Mamdani tidak mengungkapkan keanggotaannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA) saat proses naturalisasi. Mereka menganggap DSA sebagai organisasi komunis.

Padahal, pakar sejarah dari Universitas Emory, Harvey Klehr, menegaskan bahwa sosialisme demokratis berbeda dari komunisme dan tidak menolak demokrasi perwakilan.

Menurut pakar hukum imigrasi Jeremy McKinney, keanggotaan DSA bukan alasan sah untuk menolak kewarganegaraan seseorang. Tidak mencantumkan organisasi politik yang legal juga bukan bentuk penipuan hukum.

Tuduhan Dukungan terhadap Terorisme

Surat yang dikirim Andy Ogles kepada Jaksa Agung AS pada Juni lalu menjadi awal dari penyelidikan serius terhadap Mamdani.

Dalam surat itu, ia menuduh bahwa Mamdani memperoleh kewarganegaraan melalui kebohongan dan penyembunyian dukungan terhadap terorisme.

Namun, para pakar hukum menyatakan bahwa tuduhan ini lemah dan tidak memenuhi syarat hukum untuk mencabut kewarganegaraan.

Seruan Mamdani untuk menolak kebijakan Immigration and Customs Enforcement (ICE) juga dinilai sebagai bentuk kebebasan berpendapat, bukan pemberontakan terhadap negara.

Landasan Hukum Denaturalisasi di AS

Pencabutan kewarganegaraan di Amerika Serikat hanya bisa dilakukan melalui perintah pengadilan. Proses ini dikenal sangat jarang terjadi dan biasanya hanya diberlakukan untuk mantan anggota Nazi atau individu yang terbukti melakukan tindakan terorisme.

Menurut McKinney, pemerintah harus membuktikan adanya kebohongan yang bersifat material dengan bukti yang jelas dan meyakinkan agar seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan bukti yang ada, tuduhan terhadap Zohran Mamdani tidak memenuhi standar hukum tersebut.

Cassandra Burke Robertson, profesor hukum dari Case Western Reserve University, juga menilai peluang keberhasilan kasus ini sangat kecil.

Ia menambahkan, efek yang lebih berbahaya justru muncul pada warga negara naturalisasi lainnya yang mungkin menjadi takut bersuara menentang pemerintah.

Peran Donald Trump dan Tekanan Politik

Kasus ini semakin panas setelah Donald Trump secara terbuka menyebut Mamdani sebagai “komunis murni”. Ia bahkan mengancam akan menahan dana federal untuk New York jika Mamdani tidak "bertingkah baik".

Tekanan politik dari kubu Republik ini memperlihatkan bagaimana isu kewarganegaraan bisa digunakan sebagai alat politik untuk menggoyang lawan ideologis.

Padahal, hukum AS dengan tegas melindungi hak kewarganegaraan seseorang kecuali terdapat bukti penipuan atau pelanggaran hukum serius.

Apakah Trump Bisa Mencabut Kewarganegaraan Mamdani?

Secara hukum, Donald Trump tidak memiliki wewenang langsung untuk mencabut kewarganegaraan Zohran Mamdani. Denaturalisasi hanya dapat dilakukan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang panjang dan pembuktian kuat.

Presiden hanya dapat memerintahkan penyelidikan atau memberikan tekanan politik, tetapi tidak dapat secara sepihak mencabut status warga negara.

Bahkan pada masa pemerintahannya, kasus denaturalisasi yang terjadi hanya sebagian kecil dari total populasi warga naturalisasi di AS.

Meskipun ada peningkatan jumlah kasus saat Trump berkuasa, kebanyakan melibatkan individu dengan rekam jejak kriminal berat atau hubungan dengan terorisme internasional.

Dengan demikian, kecil kemungkinan upaya denaturalisasi ini akan berhasil di pengadilan. Zohran Mamdani tetap sah sebagai warga negara AS hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Upaya Donald Trump dan sekutunya sejauh ini lebih bernuansa politik daripada hukum.