Mengenal JCPOA, Deal Nuklir Iran yang Ditinggalkan Trump

Washington, Beritasatu.com – Nuklir Iran kembali menjadi perhatian global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan perjanjian nuklir baru yang tengah dirundingkan akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kesepakatan sebelumnya, yakni Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Kesepakatan JCPOA merupakan hasil negosiasi panjang selama sekitar dua tahun yang melibatkan ratusan pakar dari berbagai bidang, termasuk teknis dan hukum. Dalam perjanjian tersebut, Iran sepakat membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi ekonomi internasional.

Namun, pada 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada. Sejak saat itu, dinamika terkait program nuklir Iran terus berkembang, termasuk munculnya tuntutan baru dari Washington yang lebih luas dibandingkan isi JCPOA.

Apa Itu JCPOA?

Dilansir dari Al Jazeera, pada Juli 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa serta enam negara besar dunia, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, AS, dan Jerman. Dalam kesepakatan itu, negara-negara tersebut sepakat mencabut sanksi ekonomi internasional terhadap Iran serta memberikan akses lebih luas ke perekonomian global.

Sebagai imbalannya, Teheran berkomitmen membatasi aktivitas yang berpotensi digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Beberapa poin utama dalam JCPOA meliputi:

• Pengurangan cadangan uranium yang diperkaya hingga sekitar 98%, menjadi kurang dari 300 kilogram.
• Pembatasan tingkat pengayaan uranium maksimal 3,67%.
• Pembatasan jumlah sentrifugal dari sekitar 20.000 unit menjadi maksimal 6.104 unit.
• Penggunaan mesin generasi lama di fasilitas yang diawasi secara internasional.

Sentrifugal merupakan mesin yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi isotop uranium-235 dalam proses pengayaan, yang menjadi tahapan penting dalam pembuatan bahan nuklir.

Selain itu, reaktor air berat Arak dirancang ulang untuk mencegah produksi plutonium, serta diberlakukan sistem inspeksi ketat oleh Badan Energi Atom Internasional.

Sebagai kompensasi, Iran memperoleh pelonggaran sanksi internasional, termasuk pencairan aset miliaran dolar serta pelonggaran pembatasan ekspor minyak dan sektor perbankan.

Bagaimana Perkembangan Program Nuklir Iran Setelah JCPOA?

Selama masa berlaku JCPOA, program nuklir Iran berada dalam pengawasan ketat dan dibatasi secara signifikan. Badan Energi Atom Internasional berulang kali memverifikasi Iran mematuhi perjanjian tersebut, bahkan setelah AS keluar dari kesepakatan pada 2018.

Namun, sejak pertengahan 2019, Iran mulai melanggar sejumlah ketentuan secara bertahap. Negara tersebut meningkatkan cadangan uranium serta melampaui batas tingkat pengayaan yang sebelumnya disepakati.

Perkembangan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan:

• November 2024: Iran mengumumkan rencana mengaktifkan lebih dari 6.000 sentrifugal baru.
• Desember 2024: Uranium diperkaya hingga 60%, mendekati ambang senjata nuklir (90%).
• Tahun 2025: Diperkirakan Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60%.

Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran internasional karena jarak menuju tingkat pengayaan untuk senjata nuklir menjadi semakin dekat.

Tuntutan Terbaru Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran

Amerika Serikat bersama sekutunya, termasuk Israel, mengajukan tuntutan baru yang jauh lebih luas dibandingkan JCPOA. Beberapa tuntutan utama meliputi penghentian total pengayaan uranium, pengeluaran cadangan uranium 60% dari wilayah Iran, serta pembatasan program nuklir secara lebih ketat.

Meski demikian, Iran menegaskan program nuklirnya hanya bertujuan untuk kepentingan sipil. Negara tersebut juga merupakan penandatangan perjanjian nonproliferasi nuklir.

Pada Maret 2025, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard menyatakan di hadapan Kongres Amerika Serikat masih menilai Iran tidak sedang membangun senjata nuklir. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerahkan hak nuklirnya kepada pihak mana pun.

Tuntutan Tambahan Rudal Balistik dan Kelompok Proksi

Selain isu nuklir, Amerika Serikat dan Israel juga mengajukan tuntutan lain yang tidak termasuk dalam JCPOA.

• Pembatasan rudal balistik

Washington dan Tel Aviv menuntut pembatasan ketat terhadap program rudal balistik Iran. Tuntutan ini dipicu oleh kemampuan rudal Iran yang dinilai mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome dalam konflik sebelumnya.

Namun, Iran menolak tuntutan tersebut dan menegaskan kemampuan pertahanan rudal merupakan hak kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan.

• Penghentian dukungan terhadap kelompok proksi

Amerika Serikat dan Israel juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap kelompok sekutunya di Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok bersenjata di Irak.

Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai bagian dari poros perlawanan Iran. Namun, Teheran menolak untuk memasukkan isu ini dalam negosiasi.

Perkembangan terbaru terkait nuklir Iran menunjukkan negosiasi internasional semakin kompleks. Jika JCPOA berfokus pada pembatasan program nuklir, tuntutan terbaru AS mencakup aspek yang lebih luas, termasuk militer dan geopolitik.

Perbedaan kepentingan ini menjadi tantangan besar dalam mencapai kesepakatan baru. Di satu sisi, negara-negara Barat menginginkan pembatasan lebih ketat, sementara Iran bersikeras mempertahankan haknya dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.