Chappy Hakim: FIR Masalah Pelik, Akhiri Polemik dengan Otak Bukan Otot

Jakarta, Beritasatu.com – Pendiri Pusat Studi Power Indonesia (PSAPI) Chappy Hakim mengakui isu flight information region (FIR) atau penataan ruang udara merupakan masalah pelik. Saat ini sudah berkembang banyak isu terkait penandatangan perjanjian penyesuaian kesepakatan FIR antara Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022. Namun, Chappy mengingikan polemik terkait FIR ini dapat diakhiri dengan otak bukan otot.

Meski terjadi polemik dan perdebatan, Chappy mengajak semua pihak dapat meredakannya dengan cara elegan dan terpelajar. Indonesia dinilai akan rugi sendiri apabila ribut sendiri dan memperparah polemik yang terjadi tanpa ujung.

"Kita menyelesaikannya dengan otak bukan dengan otot. Sehingga kita bisa benar-benar mencintai negeri ini dengan penuh makna dan memadukan apa yang dijadikan policy pemerintah dan yang merupakan pandangan warga negaranya terhadap masalah ini," tegas Chappy Hakim saat memberikan pengantar dalam acara webinar bertajuk "Kupas Tuntas FIR Singapura" yang digelar PSAPI dan Jakarta Defence Studi (JDS)" secara virtual, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga: Keberhasilan Perundingan FIR Akhiri Status Quo di Kepri dan Natuna

"Berbicara tentang FIR, itu tidak mudah, flight information region itu berhubungan dengan masalah penerbangan yang sangat teknikal. Masalah penerbangan sangat teknis dan pelik dan tidak mudah dipahami oleh orang awam. Lebih dari itu mengenai penerbangan, maka kita berbicara tentang masalah-masalah yang sifatnya internasional, yang sifatnya interdisiplin dan yang sifat interdepartemental," kata Chappy Hakim.

Kendati demikian, Chappy mengajak semua pihak untuk mengakui penandatanganan perjanjian kesepakatan penyesuaian FIR Singapura ke Indonesia merupakan sejarah baru yang patut dihormati dan dihargai. "Saya ingin mengangkat ini sebagai sebuah sejarah baru, sebuah pencapaian yang patut kita hormati dan hargai," ujar Chappy.

Akan tetapi, menurutnya, karena kedirgantaraan merupakan masa depan umat yang bernilai tinggi, sehingga selalu beririsan dengan masalah terkait martabat bangsa, maka setelah 25 Januari mulai muncul perdebatan dan polemik.