Redam Kerusuhan, Pemerintah Sri Lanka Berlakukan Jam Malam dan Blokir Medsos
Minggu, 3 April 2022 | 15:06 WIB
Kondisi darurat di masa lalu telah memungkinkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah, tetapi ketentuan kekuasaan saat ini belum jelas.
Ini juga menandai perubahan tajam dalam dukungan politik untuk Presiden Rajapaksa, yang berkuasa pada 2019 dengan menjanjikan stabilitas.
Puluhan pemimpin oposisi di barikade polisi dalam perjalanan ke Lapangan Kemerdekaan, Sabtu. Pihak oposisi dan anggota parlemen berteriak "Gota (Gotabaya) Pulang".
Baca Juga: Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat, Warga Marah Serbu Kediaman Presiden
"Ini tidak bisa diterima," kata pemimpin oposisi Eran Wickramaratne sambil bersandar di barikade. "Ini adalah demokrasi."
Nihal Thalduwa, seorang inspektur senior polisi, mengatakan 664 orang yang melanggar aturan jam malam ditangkap oleh polisi di Provinsi Barat, divisi administratif terpadat di negara itu yang mencakup Kolombo.
Para kritikus mengatakan, akar dari krisis, yang terburuk dalam beberapa dekade, terletak pada salah urus ekonomi oleh pemerintah yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar, kekurangan anggaran di samping defisit transaksi berjalan.
Kondisi krisis saat ini dipercepat oleh kebijakan pemotongan pajak yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 yang diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19, yang pada akhirnya menghapus sebagian pemasukan ekonomi Sri Lanka.
Sementara itu, di halte bus Pettah di Kolombo, Issuru Saparamadu, seorang pelukis mengatakan, bahwa dia putus asa mencari cara untuk pulang ke Chilaw, sekitar 70 km jauhnya.
Dengan transportasi umum yang terhenti sejak jam malam, Saparamadu mengatakan dia menghabiskan malam dengan tidur di jalan setelah bekerja sepanjang minggu di Kolombo.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




