Korupsi di Proyek Tol Cisumdawu, Negara Rugi Rp 2,1 Miliar

Sumedang, Beritasatu.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang, Jawa Barat, menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pemanfaatan kayu dan hasil tebang hutan pada lahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk proyek Tol Cisumdawu yang merugikan negara hingga Rp 2,1 miliar. Kasus ini kini telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Adi Purnama menyatakan, kasus ini melibatkan wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.

Pemanfaatan kawasan hutan untuk proyek pembangunan Tol Cisumdawu mencakup lahan seluas 100,80 hektare di wilayah Kecamatan Conggeang dan Ujungjaya, yang terjadi pada 2019 hingga 2020.

"Pemanfaatan penebangan kayu di wilayah IPPKH ini ditemukan adanya penyalahgunaan berupa mark-up," jelas Adi Purnama kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Penyidik menemukan dua bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,1 miliar, terdiri dari penyalahgunaan biaya pemanfaatan kayu.

Di mana, penebangan dan pengangkutan kayu dilakukan dengan modus pemalsuan pertanggungjawaban realisasi biaya oleh oknum Perhutani. Dana yang seharusnya masuk ke kas negara justru masuk ke kantong pribadi. Nilai kerugian negara sebesar Rp 227.365.086 (Rp 227 juta).

Berikutnya ada penggelapan hasil produksi kayu. Kayu bakar dan kayu perkakas hasil tebangan tidak dilaporkan dan tidak disetorkan. Bahkan, kayu dijual ke pihak ketiga melalui pemalsuan dokumen seolah-olah diberikan ke masyarakat. Nilai kerugian mencapai Rp 1.953.943.670 (Rp 1,9 miliar).

Dalam proses penyidikan, 25 orang telah dimintai keterangan, sebagian besar di antaranya merupakan pegawai atau pihak yang terlibat dalam struktur Perhutani.

"Kami terus dalami keterlibatan oknum dan aliran dana yang merugikan negara," tutupnya.