Pemkab Lumajang Perkuat Mitigasi di Titik Rawan Banjir Lahar Semeru

Lumajang, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat upaya mitigasi bencana di jalur rawan aliran lahar Gunung Semeru melalui pelaksanaan volcanic disaster risk reduction sector loan (VDRRSL) project package S2 dan S4. Proyek ini menyasar wilayah hulu hingga hilir daerah aliran sungai (DAS) Bondoyudo-Bedadung yang selama ini kerap terdampak banjir lahar hujan.

Penguatan mitigasi dilakukan karena karakter ancaman Gunung Semeru yang bersifat berulang dan progresif. Aliran lahar tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam permukiman warga dan lahan produktif di sepanjang jalur sungai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menegaskan pembangunan infrastruktur pengendali lahar merupakan investasi keselamatan jangka panjang. Menurutnya, mitigasi bencana harus dirancang matang dan terintegrasi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terus berulang.

“Ini merupakan upaya melindungi nyawa, sumber penghidupan dan masa depan masyarakat. Karena itu, proyek ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, koordinasi kuat, dan dukungan penuh semua pihak,” tegasnya pada Minggu (8/2/2026).

VDRRSL Package S2 yang berlokasi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, difokuskan pada wilayah hulu DAS. Proyek ini meliputi pembangunan dua unit bangunan pengendali sedimen, revetmen beton sepanjang sekitar 900 meter, serta jalan akses dan pelintas. 

Infrastruktur tersebut dirancang menampung hingga sekitar 1 juta meter kubik sedimen guna mengurangi daya rusak lahar sebelum mencapai wilayah hilir.

Sementara itu, Package S4 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, menyasar wilayah tengah hingga hilir DAS Bondoyudo–Bedadung. Pekerjaan mencakup pembangunan satu unit consolidation dam serta enam ruas tanggul pengarah aliran sepanjang sekitar 2.500 meter dengan kapasitas tampungan sedimen sekitar 0,34 juta meter kubik.

Melalui proyek VDRRSL ini, Pemkab Lumajang berharap risiko banjir lahar Semeru dapat ditekan secara signifikan, sekaligus melindungi keselamatan warga serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan rawan bencana.

“Mitigasi bencana harus berjalan seiring dengan pengelolaan sosial. Koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pembangunan tetap tertib, aman, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” katanya.