Hemat Energi, ASN Jatim WFH Setiap Rabu mulai April 2026

Surabaya, Beritasatu.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi energi sekaligus menjaga produktivitas kerja.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, skema WFH akan diberlakukan satu hari dalam sepekan, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara tatap muka di kantor.

"Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya dikutip dari Antara, Rabu (25/3/2026).

Khofifah menegaskan, kebijakan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja. ASN tetap dituntut menjaga disiplin, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, WFH dipilih dibandingkan work from anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga kinerja ASN. Selain itu, sistem ini memungkinkan adanya dukungan lingkungan keluarga dalam memantau pelaksanaan kerja dari rumah.

Pemilihan hari Rabu juga mempertimbangkan efektivitas ritme kerja sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan perhitungan Pemprov Jatim, rata-rata ASN menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan WFH satu hari per pekan, konsumsi energi diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi, dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend," kata Khofifah.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemprov Jatim akan melakukan pengawasan ketat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), terutama terkait kehadiran dan kinerja ASN.

“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.

Khofifah juga menilai momentum Idulfitri sebagai titik awal untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.

Ia menekankan, ASN merupakan garda terdepan dalam memastikan masyarakat merasa aman, terlayani, dan diperhatikan oleh negara.

“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pascalibur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Jatim juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan layanan publik kembali berjalan 100 persen normal dalam satu pekan ke depan tanpa penumpukan.