WFH ASN, Pemkot Depok Hemat Rp 120 Juta Per Bulan

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan sekaligus dampaknya terhadap efisiensi anggaran dan kinerja pegawai.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup signifikan. Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan aspek kinerja ASN tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Saat ini, pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkot Depok disesuaikan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, yakni dilakukan satu hari dalam sepekan setiap hari Jumat. Sebelumnya, kebijakan WFH sempat diterapkan setiap hari Senin sebelum akhirnya diselaraskan dengan kebijakan nasional.

Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan penerapan WFH berdampak langsung pada efisiensi penggunaan listrik di lingkungan perangkat daerah. Pengurangan aktivitas di kantor membuat penggunaan fasilitas seperti lift dan penerangan menjadi lebih minim.

“Karena memang satu hari itu jadi waktu yang lumayan panjang. Lift kita tidak difungsikan, lampu-lampu tidak difungsikan. Itu lumayan besar ya,” ujar Supian Suri, Jumat (10/4/2026).

Ia menyebutkan, penghematan anggaran dari penerapan WFH di lingkungan Sekretariat Daerah mencapai sekitar Rp 120 juta per bulan atau lebih dari Rp 1,2 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai sebagai capaian positif dalam upaya efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.

Meski begitu, Pemkot Depok terus melakukan pemantauan terhadap kinerja ASN. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan WFH tidak hanya memberikan penghematan anggaran, tetapi juga menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan publik tetap optimal.