Soal Pengganti Johnny Plate di Kabinet, Gerindra: Hak Prerogatif Presiden

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretariat Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal pengganti Menkominfo Johnny G Plate yang saat ini sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Gerindra, kata Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Ya itu hak prerogratif presiden ya, kapan, jadi kita percaya sepenuhnya," ujar Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Muzani mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan atau mengajukan nama karena semuanya tergantung Presiden Jokowi. Apapun yang diputuskan Jokowi, kata dia, Gerindra akan mendukungnya.

"Karena itu semua kan tergantung presiden sehingga apapun yang dilakukan presiden (kita terima)," tandas Muzani.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo. Mahfud menggantikan Johnny Plate yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan korupsi proyek tower BTS Bakti Kominfo.

"Plt-nya Pak Menkopolhukam," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung dengan menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka. Jokowi meyakini Kejagung profesional dan terbuka dalam menangani setiap perkara korupsi, termasuk yang menjerat Johnny Plate.

"Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu," tegas Jokowi.

Kejagung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek tower BTS Bakti Kominfo. Kejagung pun menahan mantan Sekjen Partai Nasdem itu untuk 20 hari pertama.

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo yang melibatkan Johnny Plate merugikan keuangan negara Rp 8 triliun berdasarkan penghitungan BPKB. Diduga, keterlibatan Johnny G Plate terkait jabatannya selaku Menkominfo dan selaku pengguna anggaran dalam pengadaan infrastuktur BTS.