ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Survei Indikator Politik: Masyarakat Yakin Johnny Plate Melakukan Korupsi

Minggu, 2 Juli 2023 | 16:42 WIB
A
FS
BE
FS
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) digelandang petugas Kejaksaan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 17 Mei 2023.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) digelandang petugas Kejaksaan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 17 Mei 2023. (B Universe Photo / Joanito De Saojoao)

Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding Polri (76,4 persen) dan KPK (75,7 persen). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung hanya kalah dari tingkat kepercayaan terhadap TNI (95,8 persen), dan Presiden Jokowi (92,8 persen). Bahkan, tingkat kepercayaan kepada Kejagung ini yang tertinggi.

"Kami menyurvei trust (kepercayaan) ini sejak tahun 99, dan menurut kami ini kali pertama Kejaksaan Agung menempati trust paling tinggi dalam sejarah," ujar Burhanuddin Muhtadi.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung biasanya berkisar di 60 persen. Akan tetapi, dalam kurun setahun terakhir, Kejaksaan Agung konsisten berada di peringkat ketiga.

ADVERTISEMENT

"Itu belum pernah menyentuh angka 80 persen. Baru kali ini, ya, 81,2 persen," ujar Burhanuddin.

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung ini salah satunya karena kinerja dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, mayoritas masyarakat menginginkan Kejagung dan jajarannya tetap memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi. 

"Publik ini ternyata 66,4 persen itu meminta kejaksaan tetap memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi," kata Burhanuddin.

Kewenangan menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi membuat Kejagung membongkar beragam kasus besar. Beberapa di antaranya, megakorupsi Asabri dan Jiwasraya yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Di bawah komando Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, Kejagung juga berhasil membongkar praktik mafia minyak goreng yang membuat mayoritas masyarakat di Indonesia kesulitan. Hal itu selaras dengan temuan survei Indikator Politik Indonesia. 

"Publik tidak mau otoritas atau power kejaksaan sekarang dalam kasus tipikor itu dipreteli," tutur Burhanuddin.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 20 Juni hingga 24 Juni 2023 dengan 1.220 responden yang berasal dari seluruh provinsi. Responden ditentukan dengan asumsi metode simple random sampling, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,9 persen.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon