Segini Harta Ismail Thomas, Politikus PDIP yang Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Ismail Thomas yang merupakan Bupati Kutai Barat dua periode ini diduga memalsukan dokumen terkait dengan izin tambang yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan perkara PT Sendawa Jaya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara yang terakhir disetorkannya ke KPK pada 4 Juli 2023, Ismail Thomas mengaku memiliki harta kekayaan dengan total Rp 9,8 miliar.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu (16/8/2023), Ismail Thomas mengeklaim memiliki harta bergerak berupa tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kutai Barat dan Samarinda dengan nilai seluruhnya mencapai Rp 2,2 miliar. Uniknya, dari terdapat tanah seluas 19.500 meter persegi atau 1,9 hektare di Kutai Barat yang hanya dihargai Rp 45,2 juta. Sementara terdapat tanah seluas 16.000 meter persegi atau 1,6 hektare yang ditaksir senilai Rp 150 juta.

Selain tanah dan bangunan, Ismail Thomas juga memiliki delapan unit mobil dengan total senilai sekitar Rp 828 juta. Di antara deretan mobil Ismail Thomas, terdapat mobil Suzuki Katana Short 2WD tahun 1990 seharga Rp 8 juta, dan Mercedes-Benz 700 tahun 1996 seharga Rp 25 juta. 

Ismail juga mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp 381 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 6,3 miliar. Dalam LHKPN itu, Ismail mengeklaim tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta yang dimiliki Ismail Thomas, yakni Rp 9,8 miliar atau tepatnya Rp 9.823.386.700.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemalsuan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawa Jaya. Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kutai Barat dua periode. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Thomas dijebloskan ke sel tahanan untuk 20 hari ke depan.

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas), anggota Komisi I DPR atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Dalam kasus ini, Kejagung menduga Ismail memalsukan dokumen terkait dengan izin tambang yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan perkara PT Sendawa Jaya.

Atas tindak pidana tersebut, Ismail Thomas dijerat dengan Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ancaman hukuman pasal tersebut adalah 5 tahun pidana penjara.