Ada Usul Prabowo Dilantik Jadi Presiden Lebih Cepat, Mungkinkah?

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah masyarakat sipil mendesak agar presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik. Desakan tersebut bahkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat, permohonan tersebut akan sulit dikabulkan MK. Alasannya, desakan tersebut tak sejalan dengan amanat UUD 1945.

"Menurut saya agak sulit. Pertama, karena memang UUD sudah mengatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun alias 365 hari dikali 5. Jadi, menurut saya tidak ada ruang untuk memajukan pelantikan karena itu berindikasi pada berkurangnya masa jabatan presiden," ungkapnya dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Qodari menyampaikan, pengurangan masa jabatan presiden hanya dapat terjadi apabila presiden saat ini bermasalah. Faktanya, dia menilai, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini baik-baik saja.

"Saran saya seharusnya bukan dibawa ke MK karena tidak akan mungkin berubah. Namun, amandemen konstitusi jangan sampai pemenang pilpres itu 50+1%, cukup simple majority, artinya sekali putaran saja. Kemudian antara pilpres dan pileg jangan digabung," ujarnya.

Dengan begitu, kata Qodari, jarak waktu antara penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pelantikan yang digelar 20 Oktober 2024 tidak terlalu panjang.

Adapun gugatan tersebut salah satunya dilayangkan oleh Audrey G Tangkudung. Sebagai pemohon, Audrey mengajukan judicial review atas Pasal 416 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemohon meminta MK membuat putusan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih harus dilantik paling lambat 3 bulan sejak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pilpres.