Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai. 

Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

Berikut ini sepak terjang Jokowi di PDIP selama 20 tahun terakhir.

Awal Bergabung

Karier politik Jokowi dimulai dengan bergabung dengan keluarga besar PDIP pada 2004. Ia sebelumnya merupakan pemilik usaha mebel yang sukses. Pada 2005, PDIP mengusung Jokowi dan Hadi Rudyatmo sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Pasangan ini pun menang dan menjadi pimpinan Surakarta periode 2004 hingga 2009.

Dengan terpilihnya Jokowi menjadi wali kota membawa perubahan yang pesat di Surakarta. Cara kepemimpinan dan komunikasi yang unik membuat Jokowi banyak menjadi objek kajian riset oleh mahasiswa. Jokowi menghadirkan inovasi seperti bus Batik Solo Trans, peremajaan kawasan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro, dan menjadikan Solo sebagai tuan rumah dari berbagai acara internasional.

Keberhasilan Jokowi dalam memimpin Surakarta tercermin dalam pilkada periode keduanya yang berhasil meraup lebih dari 90 persen suara dibandingkan pilkada sebelumnya yang hanya sekitar 36,62 persen suara. Pamor Jokowi di mata masyarakat pun semakin meningkat tajam.

Pindah Tugas ke Jakarta

Di pertengahan masa tugasnya sebagai wali kota Surakarta untuk periode kedua, Jokowi diboyong PDIP ke Jakarta untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta 2012. Ia dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Meskipun menjadi calon gubernur pendatang, pamor Jokowi di Jakarta cukup untuk mengantarkannya menuju kursi nomor satu Jakarta. Meskipun berasal dari luar daerah, kepopuleran Jokowi dalam memimpin dengan branding selalu memihak wong cilik membuatnya banyak didukung oleh masyarakat Jakarta.

Duet antara Jokowi dan Ahok kemudian berhasil menang di Pilkada Jakarta dengan dua putaran. Keduanya membuat banyak pembangunan dan regulasi yang disambut positif oleh masyarakat.

Menjadi Kepala Negara

Dengan tabungan popularitas dari semenjak menjadi wali kota Surakarta hingga saat menjadi gubernur Jakarta, PDIP percaya diri mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden 2014 hingga 2019. Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla yang merupakan wakil presiden ke-10.

Keduanya bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Masih dengan taktik dan gaya politik yang sama seperti pilkada-pilkada yang pernah dilaluinya, Jokowi berhasil menang dari Prabowo. Berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur dilakukan di masa periode Jokowi dan JK.

Pada pemilihan presiden untuk periode 2019 hingga 2024, Jokowi kembali mencalonkan diri dengan menjadikan Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya. Prabowo juga kembali bersaing dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Pilpres kali ini pun kembali dimenangkan oleh Jokowi dan Ma’ruf. Periode kedua Jokowi, Prabowo merapat ke pemerintahan dengan menjadi menteri pertahanan.

Keretakan hubungan Jokowi dan PDIP

Pada akhir masa jabatan, Jokowi mulai menunjukkan dukungannya kepada Prabowo untuk maju kembali di Pilpres 2024. Jokowi terlihat memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo di beberapa kesempatan. Namun, diketahui rencana untuk memadukan Prabowo dan Ganjar gagal.

Sebelumnya, terdapat isu yang menyebutkan Jokowi mencoba untuk mengubah Undang-Undang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Namun, PDIP tidak merespons positif rencana tersebut.

Setelah gagal menjodohkan Prabowo dan Ganjar gagal, nama Gibran Rakabuming Raka kemudian muncul dalam bursa Pilpres 2024. Meskipun Gibran saat itu terhalang batas umur pencalonan yang mengharuskan calon berada di usia 40 tahun. Namun, seorang mahasiswa menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah proses yang cukup alot, MK memutuskan seseorang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah  

Dengan demikian, Gibran kemudian maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Jokowi juga secara tidak langsung memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Jokowi dan PDIP kemudian pisah jalur dalam Pilpres 2024.

Pada 16 Desember 2024, PDIP kemudian resmi memberhentikan Jokowi sebagai kader PDIP. Kini Jokowi berstatus independen dan belum merapat ke partai manapun.