Peneliti Puskapol UI: Pemilu Serentak Tidak Mencapai Tujuan Utamanya

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Delia Wildianti mengatakan bahwa ada banyak persoalan terkait pemilihan umum (pemilu) serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2024.

Menurutnya, pemilu serentak yang digelar tahun lalu tidak mencapai tujuan utamanya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini, salah satunya adalah literasi pemilih.

"Pemilu serentak kemarin itu sebagaimana kita ketahui kan tidak mencapai tujuan utamanya. Pertama, kalau kita bicara soal penguatan literasi pemilih, itu ternyata juga tidak menunjukkan kondisi yang baik. Untuk partisipasi pemilih, mungkin pemilu serentak membantu meningkatkan partisipasi pemilih, meskipun di pilkada serentak ternyata tidak terjadi pada peningkatan partisipasi pemilih," kata Delia saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

Delia menilai, tujuan pemilu untuk meningkatkan literasi pemilih tidak tercapai karena masyarakat dihadapkan dengan banyak pilihan calon, terutama di level legislatif. Bahkan, pemilih tidak mengenal para kandidat yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan rakyat.

"Jadi partisipasi pemilihnya ya meningkat, tapi literasi pemilihnya belum tentu. Kita tanya misalnya, mereka belum tentu tahu calon yang mewakilinya siapa," ungkapnya.

Berdasarkan hasil studi Puskapol UI, meski pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tapi tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan pemilih terhadap calon yang akan dipilih.

Kemudian Delia membeberkan, berdasarkan studi Prihatini dan Wardani, pemilu serentak juga memberatkan para calon legislatif (caleg). Pasalnya, caleg tidak hanya berkampanye untuk pencalonan mereka sendiri, tetapi juga harus mengampanyekan calon presiden (capres).

"Jadi ketika bukan bagian dari partai yang berkuasa, akan semakin sulit," ungkapnya.

Menurut studi yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada tahun 2024, ditemukan bahwa pemilu serentak justru meningkatkan vote buying atau money politics.

"Ini tentu disampaikan tadi oleh bapak pimpinan bahwa biaya politik di Indonesia itu sangat mahal, pemilu menjadi sangat barbar. Itu bukan hanya kami yang lihat, tapi peserta pemilu turut merasakan bagaimana barbarnya, tingginya biaya politik. Untuk mencalonkan diri sebagai calon kabupaten/kota saja minimal ada Rp 5 M atau bahkan lebih," ucapnya.

Delia mengatakan, dengan banyaknya calon yang bersaing di pemilu serentak, maka pembelian suara pun menjadi dinormalisasi.