Tantangan Pemilu Serentak, Puskapol UI: Literasi Rendah dan Politik Uang

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Delia Wildianti, mengungkapkan bahwa pemilu serentak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi pemilih dan maraknya politik uang.  

Salah satu tujuan utama pemilu serentak adalah meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Dengan sistem ini, pemilih diharapkan lebih memahami calon-calon yang akan mereka pilih, terutama di tingkat legislatif.

Namun, menurut Delia, kondisi di lapangan justru menunjukkan bahwa banyak pemilih yang masih tidak mengenal kandidat yang mereka pilih.  

"Jadi partisipasi pemilihnya ya meningkat, tapi literasi pemilihnya belum tentu. Kita tanya misalnya, mereka belum tentu tahu calon yang mewakilinya siapa," ungkap Delia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (5/3/2025).  

Studi yang dilakukan Puskapol UI menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif yang banyak membuat pemilih kesulitan mengenali mereka.

Beban Berat bagi Caleg dan Maraknya Politik Uang

Selain tantangan bagi pemilih, sistem pemilu serentak juga berdampak pada para calon legislatif (caleg). Menurut Delia, caleg tidak hanya harus berkampanye untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk calon presiden (capres) yang diusung oleh partai mereka.

Ini menambah beban politik dan finansial bagi para kandidat, terutama bagi mereka yang bukan berasal dari partai besar atau partai berkuasa.

"Jadi ketika bukan bagian dari partai yang berkuasa, akan semakin sulit," ujarnya.

Studi lain yang dilakukan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, juga menemukan bahwa pemilu serentak justru memperburuk praktik politik uang.

Dengan banyaknya kandidat yang harus bersaing dalam waktu yang sama, biaya politik melonjak tinggi. Hal ini mendorong para kandidat untuk menggunakan strategi vote buying atau pembelian suara demi memenangkan pemilu.  

"Biaya politik di Indonesia itu sangat mahal, pemilu menjadi sangat barbar. Itu bukan hanya kami yang lihat, tapi peserta pemilu turut merasakan bagaimana barbarnya, tingginya biaya politik. Untuk mencalonkan diri sebagai calon kabupaten/kota saja minimal ada Rp 5 M atau bahkan lebih," tambah Delia.