Mendagri Tito Karnavian Pastikan Anggaran PSU di 24 Daerah dari APBD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan  anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Tito, Papua yang awalnya mengajukan PSU dengan APBN kini sepenuhnya akan menggunakan APBD. "Saya berusaha tidak menggunakan APBN. Tadinya Papua mengajukan APBN, tetapi setelah rapat pagi tadi, mereka menyatakan sanggup menggunakan APBD," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/2/25).

Provinsi Bantu Kabupaten yang Tidak Mampu

Tito menambahkan ada beberapa kabupaten yang tidak mampu membiayai PSU sendiri. Dalam hal ini, pemerintah provinsi akan turun tangan dengan APBD provinsi.

"Ada beberapa kabupaten yang tidak mampu. Jika mereka benar-benar tidak sanggup, anggaran akan dibantu oleh APBD provinsi," jelasnya terkait PSU di 24 daerah.

Tito juga meminta kepala daerah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan mengalokasikannya untuk PSU. Menurut dia, sebagian besar daerah sudah sepakat menggunakan APBD masing-masing.

"Saya minta daerah mengurangi belanja yang tidak perlu, seperti makan dan minum yang nilainya miliaran, agar bisa dialokasikan untuk PSU," tegas Tito.

Dari total 24 daerah yang melaksanakan PSU, enam daerah sebelumnya menyatakan tidak sanggup. Namun, mereka kini sedang menghitung ulang alokasi anggaran dari APBD.

"Sekitar enam daerah masih menghitung ulang. Sementara yang lain sudah menyatakan siap menggunakan APBD setelah kami tinjau," tutup Tito terkait anggaran PSU di 24 daerah.