MAARIF Institute Kecam Kebijakan Sekolah Militer Pelajar Dedi Mulyadi

Jakarta, Beritasatu.com - MAARIF Institute for Culture and Humanity menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa dengan perilaku menyimpang ke barak militer alias sekolah militer untuk pelajar bermasalah.

Para pelajar tesebut, seperti yang terlibat tawuran, merokok, mabuk, hingga yang memiliki orientasi seksual yang "terindikasi LGBT". Kebijakan ini yang telah diterapkan di Purwakarta dan akan diperluas ke Bandung dan Cianjur.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo menilai kebijakan Dedi Mulyadi sangat bermasalah secara etik dan hukum. "Pendekatan semacam ini merupakan bentuk militerisasi pendidikan yang melanggar hak anak dan mencederai prinsip inklusivitas dalam dunia pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Kekerasan Simbolik dan Pelanggaran Hak Anak

Menurut Andar, pengiriman siswa ke barak militer adalah bentuk kekerasan simbolik sebagaimana dijelaskan Bourdieu dan Passeron. Pendidikan tidak lagi menjadi ruang pembebasan, melainkan alat penyeragaman dan penindasan.

Dari sisi psikologi pendidikan, pendekatan represif ini hanya memperparah krisis kepercayaan siswa terhadap lembaga pendidikan dan memperkuat stigma sosial.

Laporan WHO dan lembaga internasional menyebut satu dari tiga remaja menghadapi gangguan psikologis. Kebijakan berbasis hukuman, seperti rencana Dedi Mulyadi terkait sekolah militer untuk pelajar, justru menambah tekanan mental anak, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.

"Alih-alih membangun pemahaman, pendekatan ini justru memperdalam luka dan mengancam masa depan siswa sebagai individu dan warga negara," tegas Andar.

Bertentangan dengan Visi Pendidikan Nasional

Kebijakan militeristik ini, menurut dia, juga dinilai bertolak belakang dengan arah reformasi pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, telah menekankan pentingnya pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan, dengan pendekatan mindful, meaningful, dan joyful dalam proses belajar.

Andar juga mengingatkan terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan tersebut secara tegas melarang kekerasan dan hukuman fisik di satuan pendidikan.

Kebijakan Reaktif yang Gagal Menyentuh Akar Masalah

Pengiriman siswa ke barak dinilai sebagai bentuk scapegoating, atau penciptaan kambing hitam, terhadap siswa tanpa evaluasi sistemik terhadap lingkungan sosial dan kebijakan pendidikan itu sendiri.

Remaja disebut lebih sering menjadi korban ketimpangan sosial, beban kurikulum, dan relasi pendidikan yang tidak dialogis. "Kebijakan ini mengontrol tubuh siswa tanpa menyentuh akar persoalan," kritik Andar.

Seruan dan Tuntutan MAARIF Institute

Andar menjelaskan, ada lima poin yang menjadi desakan MAARIF Institute terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) untuk membatalkan rencana pengiriman siswa ke barak militer dan menyusun kebijakan alternatif berbasis pendekatan humanistik dan inklusif.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberikan arahan tegas serta pendampingan kebijakan ke pemerintah daerah.
3. KPAI, Komnas HAM, dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan pemantauan atas potensi pelanggaran hukum.
4. Masyarakat sipil dan organisasi keagamaan untuk menolak normalisasi kekerasan atas nama pembinaan moral.
5. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan represif, dan mendorong pendekatan sistemik yang melibatkan pendidik, psikolog, dan komunitas.

Andar menegaskan pendidikan sejati adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan yang membungkam dengan ketakutan, seperti yang tecermin dalam kebijakan Dedi Mulyadi terkait sekolah militer untuk pelajar.