Hasto Klaim Perintah Partai, Ahli Pidana: Harus Dipertanggungjawabkan

Jakarta, Beritasatu.com - Ahli Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menegaskan klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal perintah partai dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih Harun Masiku, tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Akbar, setiap perbuatan melawan hukum harus dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun diklaim merupakan perintah partai atau organisasi tertentu.

Hal ini disampaikan Akbar dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (5/6/2025). 

Awalnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) meminta pandangan ahli soal bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan apabila seorang pelaku mengeklaim tindakannya sebagai bagian dari tugas organisasi tetapi tidak disertai dengan surat perintah resmi. 

Padahal, kata jaksa, perintah tersebut diberikan oleh salah satu pengurus organisasi, dan tindakan yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, seperti tindak pidana suap.

"Apakah pertanggungjawaban pidana bisa diarahkan kepada pengurus organisasi yang memberi perintah, meskipun tidak ada surat tugas resmi dari organisasi?" tanya jaksa dalam sidang tersebut.

Akbar menilai pertanggungjawaban pidana perlu dilihat dari perbuatan yang bersangkutan masuk kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Menurut dia, hal tersebut menjadi tolak ukur, bukan perintah atau surat perintah dari instansi, organisasi atau partai.

"Ketika suatu perintah bersifat melawan hukum, maka tetap tidak boleh dilakukan, baik ada surat tugas maupun tidak," kata Akbar.