Prabowo Janji Tindak Jenderal Beking Tambang, Yusril: Penegakan Hukum

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal akan menindak tegas para jenderal ataupun mantan jenderal TNI dan Polri yang menjadi beking tambang. 

Yusril mengatakan konteks pembicaraan Prabowo, adalah penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam tambang ilegal karena dilarang dan merugikan rakyat serta lingkungan.

"Ya, karena memang ini penegakan hukum, semua yang dilakukan itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pertambangan itu kan prinsipnya dilarang ilegal, jadi kalau izinnya tidak benar atau palsu atau lewat waktu, pemerintah dapat mengambil suatu langkah hukum yang tegas untuk menindak penambang-penambang ilegal seperti itu," ujar Yusril di Gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Yusril mengatakan banyak modus yang dilakukan oleh penambang ilegal, termasuk mengekspor hasil tambangnya ke luar negeri dan uangnya juga disimpan di luar negeri.

"Karena ini kaitannya dengan kekayaan negara yang diambil, apalagi kadang-kadang di ekspor ke luar negeri, uangnya disimpan di luar negeri, jadi tambang itu jadi sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak," tandas Yusril.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo juga sedang fokus pada penegakan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan sebagainya. 

Pemerintah, kata dia, sudah mengambil langkah-langkah konkret dan pasti dalam penegakan hukum, seperti mencabut perizinan dan membatalkan tanah-tanah yang terlantar yang sudah diberikan HGU tapi tidak diusahakan.

"Begitu juga dalam mengatasi berbagai masalah terkait dengan masalah kehutanan. Jadi kalau hal-hal yang lain yang ditegaskan oleh Pak Presiden, juga adalah masalah narkoba, masalah judi online, itu dulu sudah kita atasi. Tetapi persoalan-persoalan sekarang ini kejahatan-kejahatan yang terkait dengan ekonomi sebenarnya dan Pak Presiden sangat keras memberantas ini," pungkas Yusril.