Politik-Hukum Terkini: Polemik PBB hingga Lisa Mariana Terseret BJB

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Rabu (20/8/2025) hingga pagi ini. Polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah masih menarik perhatian pembaca.

Isu politik-hukum lainnya yang menjadi sorotan, adalah soal KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan PT Bank BJB.

Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

1. Polemik PBB, Komisi II DPR Soroti PAD Rendah dan UU HKPD

Polemik kenaikan tarif PBB-P2 di sejumlah daerah dinilai bukan persoalan sederhana. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan, masalah tersebut dipicu berbagai faktor, tidak hanya rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga terbatasnya ruang fiskal daerah.

Dia menyoroti dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam Pasal 41 ayat (2), batas maksimum tarif PBB-P2 diubah dari 0,3% menjadi 0,5%. Sementara itu, Pasal 40 ayat (5) mengatur nilai jual kena pajak (NJKP) minimal 20% hingga maksimal 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

“Ketentuan ini membuat kepala daerah bisa menaikkan persentase pengenaan NJKP lebih luas sehingga terjadi di beberapa daerah,” jelas Khozin.

2. Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, DPD Dorong Revisi RAPBN 2026

Anggota DPD Angelius Wake Kako prihatin dengan rendahnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Dia mendorong pemerintah merevisi RAPBN 2026 guna memastikan ketersediaan dana yang memadai bagi daerah.

"Pada 2016, APBN kita Rp 1.864 triliun, kini naik menjadi Rp 3.787 triliun tetapi dana transfer daerah justru terkoreksi besar (24,88%), dari Rp 864 triliun pada 2025 turun menjadi Rp 650 triliun atau hanya 17,16% dari total APBN," ujar Angelius kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).

Pimpinan Komite II DPD itu mengatakan angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai 38-40%.

3. Komisi III Setujui Inosentius Jadi Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. Inosentius sudah lulus uji kelayakan atau fit and proper test.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Rabu (20/8/2025), menyampaikan pihaknya akan segera mengajukan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Inosentius sebagai hakim MK.

4. Diperiksa KPK Besok, Lisa Mariana Bakal Dicecar Soal Aliran Dana BJB

KPK akan memeriksa Lisa Mariana sebagai saksi pada Jumat (22/8/2025). Penyidik akan memintai keterangan Lisa terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB hingga aliran dananya. Dia diduga mengetahui soal perkara BJB.

"Yang bersangkutan diduga mengetahui adanya dari konstruksi perkara di BJB," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

5. Mutasi Pati TNI: Letjen Saleh Mustafa Jadi Wakasad, 3 Pangdam Dirombak

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa sebagai  wakil kepala staf TNI Angkatan Darat (wakasad), menggantikan Jenderal Tandyo Budi Revita yang sudah dilantik menjadi wakil panglima TNI.

Penunjukan itu Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan surat keputusan panglima TNI nomor Kep/1102/VIII/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Selain itu, panglima TNI juga mengganti beberapa panglima kodam.

Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.